Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Urus Sendiri Tanpa Perantara, Malaysian Bisa Rasakan Perubahan Layanan Pertanahan

N
Penulis: Nurismi❯
PENGURUSAN MANDIRI: Sutrisno (61), seorang pensiunan BUMN, saat mengurus sendiri peningkatan hak atas tanahnya dari HGB menjadi Hak Milik di Kantor Pertanahan Kota Bogor.
PENGURUSAN MANDIRI: Sutrisno (61), seorang pensiunan BUMN, saat mengurus sendiri peningkatan hak atas tanahnya dari HGB menjadi Hak Milik di Kantor Pertanahan Kota Bogor.

Advertisement

BERAU POST  - Transparansi proses, kejelasan informasi, serta kemudahan akses layanan menjadi hal yang makin dirasakan masyarakat saat mengurus urusan pertanahan di Kantor Pertanahan (Kantah).

Pengalaman tersebut membentuk kesan baru bagi masyarakat yang tadinya ragu untuk mengurus secara mandiri karena belum memahami tahapan proses layanan pertanahan dengan pasti.

“Menurut saya perkembangannya sangat luar biasa. Meskipun saya bolak-balik, tapi transparan dan jelas. Menurut saya sudah sangat luar biasa,” ujar Sutrisno (61), pensiunan BUMN yang tengah mengurus peningkatan hak atas tanahnya dari Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak Milik (HM) di Kantah Kota Bogor.

Advertisement

Sutrisno memilih mengurus sendiri proses peningkatan hak atas tanahnya tanpa menggunakan jasa notaris.

Keputusan itu diambil setelah dirinya mengetahui proses pengurusan di Kantah bisa dilakukan langsung oleh pemohon dengan biaya yang lebih terjangkau.

“Pertama saya mau nyoba lewat notaris. Memang harganya mahal. Saya mau merubah HGB ke HM. Itu diminta puluhan juta lewat notaris. Terus nanya ke sini, bisa tidak tanpa lewat notaris, ternyata bisa,” ungkap Sutrisno.

Advertisement

Proses pengurusan yang dijalani Sutrisno saat ini dilakukan secara bertahap, mulai dari pengukuran ulang hingga nantinya masuk ke tahap pelepasan hak dan penerbitan sertipikat hak milik.

Meski sempat beberapa kali kembali untuk melengkapi persyaratan administrasi, ia menilai seluruh proses dijelaskan secara terbuka oleh petugas.

“Ini saya sudah ke sini dua kali. Yang pertama belum ada batas kanan-kiri untuk memenuhi persyaratannya, kekurangan saya untuk teliti. Lalu balik lagi, kurang bawa saksi. Hari ini sudah komplit untuk minta surat permohonan pengukuran ulang,” certia Sutrisno.

Pengalaman tersebut berbeda jauh dibandingkan ketika Sutrisno mengurus sertipikat sekitar 15 tahun lalu.

Advertisement

Artikel Terkait

Resmikan Kampung RA dan Pemberdayaan Wakaf Produktif di Pekalongan, Sahli ATR/BPN Harapkan Kesejahteraan Masyarakat Dapat Terwujud

Resmikan Kampung RA dan Pemberdayaan Wakaf Produktif di Pekalongan, Sahli ATR/BPN Harapkan Kesejahteraan Masyarakat Dapat Terwujud

Kementerian ATR/BPN resmikan Kampung Reforma Agraria Clumprit di Pekalongan lewat pemanfaatan tanah wakaf.

Kementerian ATR/BPN dalam Percepatan Pembangunan KSPEAN di Empat Provinsi Prioritas

Kementerian ATR/BPN dalam Percepatan Pembangunan KSPEAN di Empat Provinsi Prioritas

Wamen ATR Ossy Dermawan percepat tata ruang & LP2B dukung swasembada pangan KSPEAN di 4 provinsi.

Menteri Nusron Cabut dan Tertibkan HGU 11 Korporasi Terindikasi Terlibat Kebakaran Hutan dan Lahan*

Menteri Nusron Cabut dan Tertibkan HGU 11 Korporasi Terindikasi Terlibat Kebakaran Hutan dan Lahan*

Menteri ATR Nusron Wahid tertibkan HGU 11 korporasi yang terlibat karhutla di berbagai daerah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer