
BERAU POST – BPJS Ketenagakerjaan Cabang Berau, menyosialisasikan Surat Edaran (SE) Bupati Berau Nomor 50.15.14.2/1091/4.PJK tentang Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Berau, kepada para pelaku usaha atau pihak ketiganya yang ada di Berau
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat yang bekerja di sektor non formal.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said, menegaskan bahwa perlindungan sosial merupakan salah satu prioritas pemerintah daerah.
“Komitmen Pemkab untuk perlindungan sosial ada dua, yaitu kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.
Namun ia menyadari masih banyak masyarakat yang tidak bekerja di sektor formal dan tidak memiliki penghasilan bulanan tetap. Kelompok ini disebut sebagai pekerja rentan, yang dinilai perlu mendapat dukungan perlindungan sosial, termasuk melalui program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
“Mereka yang bekerja di perusahaan rata-rata pendapatannya cukup. Tapi masyarakat yang menggantungkan hidup dari pekerjaan non formal seperti petani, nelayan, pedagang, ini yang butuh bantuan,” lanjutnya
Saat ini, perlindungan bagi pekerja rentan di Kabupaten Berau dibiayai melalui empat skema. Yaitu dari APBD Provinsi Kalimantan Timur, APBD Kabupaten Berau, Dana Bagi Hasil (DBH) sawit sebesar Rp 1 miliar per tahun, dan bantuan dari pihak ketiga.
Said menegaskan, pembiayaan dari pemerintah tentunya belum bisa mencakup semua. Karena itu, dukungan pihak ketiga sangat dibutuhkan. Maka dari itu, Bupati Berau mengeluarkan SE yang isinya meminta dukungan perusahaan untuk membantu menyelesaikan masalah ini Adapun, jumlah iuran yang harus dibayarkan tidak besar. Hanya sekitar Rp 16.800 per orang per bulan.
“Kalau dikalkulasi, per perusahaan hanya sekitar Rp 4 sampai 5 juta per bulan. Tapi manfaatnya besar sekali bagi masyarakat,” tuturnya.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada perusahaan yang telah berperan aktif membantu kepesertaan pekerja rentan di BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, proses evaluasi dilakukan setiap bulan, sehingga pelaksanaan program ini berlangsung secara transparan.
“Ini adalah bagian dari pelaksanaan jaminan sosial yang merupakan instruksi pemerintah pusat. Kita juga ingin investasi tetap berjalan, tapi di saat yang sama masyarakat juga harus lebih sejahtera,” ujarnya.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Berau, Mulyana, juga menyampaikan bahwa manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan sangat besar, dengan iuran yang sangat terjangkau.
“Bersama kita manfaatkan momentum ini agar mereka yang ada di sekitar kita terlindungi. Saya harap kita hadir di sini bukan hanya untuk mendengar, tapi juga menjadi bagian dari solusi,” ujarnya.
Ia menambahkan, seluruh pekerja rentan wajib menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan. Termasuk perlindungan melalui Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM).
Sebagai bentuk apresiasi, BPJS Ketenagakerjaan juga menyerahkan santunan kematian secara simbolis kepada tiga ahli waris peserta, serta penghargaan kepada perusahaan yang aktif mendukung program tersebut di Kabupaten Berau. (aja/sos/hmd)



