
TANJUNG REDEB – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bidang pelayanan publik menurut Madri Pani, kerap menjadi ‘kambing hitam’. Akibat pelayanan yang dinilai sudah maksimal, tapi tidak diimbangi dengan anggaran memadai.
Madri mencontohkan seperti para tenaga kesehatan, yang harus bekerja ekstra namun terkesan dipandang sebelah mata. Padahal nakes sudah berperan besar dalam bidang kesehatan di Bumi Batiwakkal.
“Apa selama ini mereka bekerja baik mendapat pujian atau penghargaan? Namun jika ada kesalahan, tentu mereka yang dilimpahkan kesalahan,” tuturnya.
Madri menegaskan, ada ketakutan dari para nakes jika tidak ada yang mengayomi dan memberikan petunjuk atau arahan dalam bekerja.
“Saya apresiasi para nakes yang ada. Bekerja siang dan malam meskipun tanggal merah,” ujarnya.
Diakuinya, Berau saat ini masih kekurangan nakes dan dokter. Libur yang ada seharusnya mereka manfaatkan, tapi mereka tetap bekerja, demi memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
“Kemarin saya ada ke rumah sakit, keluhan itu tetap ada. Saya cuma menyampaikan, jika ingin libur saya hanya minta ponsel mereka jangan dimatikan. Jadi para nakes tidak ragu dalam ambil tindakan,” tegasnya.
Belum lagi berbicara kesejahteraan tenaga kesehatan. Madri menilai penghargaan kepada para nakes masih minim. Selama dirinya menjabat ketua DPRD Berau, belum pernah nakes mendapatkan penghargaan meski sudah berjuang pada saat Covid-19 lalu.
“Mereka ini pahlawan. Kita perlu kaji, berapa jumlah penduduk, berapa jumlah nakes, apakah menutupi,” ujarnya.
Ia juga menyentil soal adanya pasien ditolak RSUD. Menurutnya hal ini bukan kewenangan nakes, namun para petinggi yang “cuci tangan” dengan menyuruh nakes untuk menyuruh pasien pulang dengan berbagai alasan. Hingga citra nakes menjadi buruk. “Harus berani lah tampil. Jangan hanya menyalahkan nakes saja,” tegasnya.
Di sisi lain, permasalahan insentif yang kerap telat. Madri memaparkan, para nakes bekerja dengan hati. Namun ada dapur yang harus terisi. Jika insentif juga ditahan, bagaimana nakes bisa fokus bekerja.
“Saya tidak menjanjikan. Saya berikan bukti, tidak ada itu keterlambatan insentif. Itu hak mereka, buat apa dipersulit, apalagi sampai berbulan-bulan,” ucapnya.
Ia juga menyoroti soal Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau dipaksa kerja maksimal, dengan armada yang banyak rusak.
Padahal sejak 2022 lalu, BPBD meminta tambahan personel dan juga armada, namun tidak ada gerakan hingga saat ini.
Menurut Madri hal ini tentu menjadi perhatian bagi dirinya, jika ia menjadi bupati Berau, dengan anggaran besar, tentu pelayanan kepada masyarakat akan dimaksimalkan.
“Jika terjadi kebakaran, personel kurang. Yang kena dampak amarah masyarakat siapa? Bukan pimpinan melainkan mereka para damkar yang di lapangan,” katanya.
Diakuinya, penambahan pegawai tidak tetap (PTT) memang sudah tidak boleh dilakukan, namun dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Boleh memperkerjakan tenaga outsourcing, dari pihak ketiga yang digaji menggunakan dana Coorporate Social Responsibility (CSR), dan bisa mengurangi penggunaan APBD.
“Hal ini bisa dilakukan. Kenapa harus takut, jika untuk pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyayangkan banyaknya PTT yang bekerja puluhan tahun namun tidak ada pengangkatan. Padahal menurutnya, pekerjaan PTT bukanlah hal yang mudah. Rata-rata PTT dilimpahkan pekerjaan yang bukan tupoksi mereka.
“Selama ini saya perhatikan para PTT. Bekerja maksimal bahkan di luar jam kerja mereka. Apakah ada penghargaan. Tentu tidak. Yang mendapatkan hanya atasan mereka,” tutupnya. (hmd/adv/arp)


