
TANJUNG REDEB - BPJS Ketenagakerjaan Berau melaksanakan sosialisasi dan monitoring pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan pada sektor jasa konstruksi di Kabupaten Berau, pada Selasa (29/10) lalu.
Dalam sosialisasi itu, turut hadir Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha, Kejaksaan Negeri (Kejari) Berau, Heru Suryadmiko.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Berau, Mulyana menjelaskan, kegiatan itu merupakan bentuk kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan Berau dengan Kejari Berau, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau.
Adapun sosialisasi dan monitoring tersebut, dilakukan untuk memastikan seluruh proyek konstruksi di Kabupaten Berau didaftarkan kepesertaannya pada program BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga seluruh tenaga kerja mendapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Mereka yang bekerja di jasa konstruksi harus terdaftar semua dalam program BPJS Ketenagakerjaan, karena pekerjaan mereka sama-sama memiliki risiko,” terangnya.
Menurutnya, pemerintah daerah harus memberikan perhatian serius bagi perlindungan pekerja sektor jasa konstruksi di proyek-proyek pemerintah, karena rawan terjadi kecelakaan kerja.
Terlebih pihak Kejari Berau, kata Mulyana, sudah mengingatkan seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), guna memastikan seluruh kontrak pada sektor jasa konstruksi sudah didaftarkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaannya.
Ditegaskannya, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya memberikan perlindungan kepada tenaga kerja sektor Penerima Upah (PU) dan Bukan Penerima Upah (BPU). Tetapi juga untuk seluruh pekerja sektor jasa konstruksi.
“Jika terjadi kejadian hal tidak diinginkan, seperti kecelakaan kerja atau meninggal dunia sesuai. Mereka berhak mendapatkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan,” ungkapnya.
Hal itu sesuai dengan peraturan perundangan yang berserta implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati (Perbup) Berau Nomor 44 Tahun 2024, untuk memberikan perlindungan kepada seluruh tenaga kerja.
“Ini sebagai langkah pemerintah untuk hadir dalam menjamin semua pekerja, karena kecelakaan kerja kapan dan di mana saja bisa terjadi,” tutupnya. (*/aja/sos/arp)



