
TANJUNG REDEB - Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendampingan Petugas Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna) dan Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana (R3PB) dilakukan di Hotel Palmy Exclusive, Senin (29/7).
Sekretaris Kabuaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said mengatakan Kabupaten Berau merupakan salah satu kawasan yang rawan bencana seperti banjir, angin kencang, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, abrasi, tanah longsor, dan sebagainya.
Belum lagi kondisi cuaca ekstem yang saat ini dihadapi, sebisa mungkin perlu dicegah. Pun harus mempersiapkan langkah mitigasi dan kebutuhan pasca bencana, termasuk memastikan kapasitas SDM pelaksana di lapangan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 483 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana, sebagai produk hukum yang mengatur mekanisme kerja tim.
"Saya harap dengan regulasi ini dapat ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret, termasuk melakukan peningkatan kapasitas secara struktural maupun non-struktural, pembentukan kampung tanggap bencana berbasis kebutuhan, dan keadaan riil di lapangan," terangnya.
"Lakukan identifikasi dan analisis kerentanan, sehingga petugas di lapangan melakukan tindakan yang tepat sasaran," imbuhnya.
Adapun bimtek ini menjadi agenda penting dalam memberikan pemahaman dan pembekalan para pelaksana, sekaligus membangun sinergitas antarpihak terkait dalam upaya pengkajian kebencanaan di Kabupaten Berau.
Dirinya pun mendorong BPBD Berau dan seluruh perangkat terkait untuk segera merampungkan Dokumen Kajian Risiko Bencana sebagai Standar Teknis Pelayanan Dasar yang wajib dimiliki setiap kabupaten/kota.
Dokumen ini penting karena memuat peta risiko bencana berbasis spasial, yang juga meru-pakan salah satu bagian dari upaya penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB).
"SKPD terkait harus memberikan dukungan kebutuhan data untuk penyusunan dokumen ini sebagai ikhtiar kita untuk memberikan keselamatan bagi masyarakat Kabupaten Berau," urainya.
Said mengingatkan, saat ini telah ada perubahan paradigma dalam penanganan bencana. Yakni penanganan bencana tidak lagi berfokus pada aspek tanggap darurat tetapi lebih pada keseluruhan manajemen risiko. Perlindungan masyarakat dari ancaman bencana oleh pemeritah merupakan wujud pemenuhan hak asasi rakyat dan bukan semata mata karena kewajiban pemerintah.
Serta, penanganan bencana bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi urusan bersama pemerintah dan dunia usaha. Ke depan, tantangan penanggulangan bencana akan semakin berat, mengingat intensitas bencana yang terjadi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.
"Semoga dengan kegiatan ini bisa meningkatkan komitmen pentahelix dari kita semua dalam melaksanakan aksi-aksi tanggap bencana," harapnya. (*/aja/adv/sam)
