Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BPJAMSOSTEK Panggil 27 Badan Usaha, Tegaskan Wajib Daftar Jaminan Pensiun

M
WAJIB DAFTAR: Sosialisasi yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan Berau bersama Kejaksaan Negeri Berau kepada 27 badan usaha di Berau, pada Rabu (10/7) lalu.
WAJIB DAFTAR: Sosialisasi yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan Berau bersama Kejaksaan Negeri Berau kepada 27 badan usaha di Berau, pada Rabu (10/7) lalu.

TANJUNG REDEB - BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK Berau bersama Kejaksaan Negeri Berau melakukan sosialisasi kepada 27 badan usaha di Kabupaten Berau. Sosialisasi itu untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya ke dalam program perlindungan sosial ketenagakerjaan yang utamanya untuk program Jaminan Pensiun (JP).


Advertisement

Sosialisasi yang dilakukan di ruang pertemuan Kejaksaan Negeri Berau, pada Rabu (10/7) lalu itu, meminta agar pemberi kerja mengikutsertakan para pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Berau, Mulyana mengatakan, sebagaimana amanat dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021, program perlindungan itu bukan hanya sekedar perusahaan menjalankan kewajibannya membayar iuran.

"Dari semua badan usaha yang diundang, mereka akan mengkonfirmasi ke manajemen terlebih dahulu untuk melakukan pendaftaran program jaminan pensiun itu," terangnya.

Advertisement

Diungkapkannya, 10 dari 27 badan usaha sampai saat ini sudah berkomitmen untuk mendaftarkan jaminan pensiun. Sedangkan yang lain masih menunggu konfirmasi.

Namun, diharapkannya semua badan usaha dapat mengikuti jejak komitmen yang sama. Pemberlakuan sanksi bagi pelanggar biasanya dilakukan secara bertahap.

"Kami berikan waktu 6 hari kerja terhitung sejak terakhir dilakukan sosialisasi untuk mendaftar," ucapnya.

Advertisement

Kepala Seksi (Kasi) Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Berau, Eko Purwantono menyampaikan, selain kepatuhan badan usaha dalam membayar iuran kepesertaan, Kejaksaan Negeri Berau juga melakukan pendampingan hukum terkait kepatuhan untuk menjadi peserta.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Jaminan Sosial (UU Jaminan Sosial), yaitu mengenai kewajiban untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS maupun kewajiban untuk memungut, membayar dan menyetor iuran sebagaimana dalam Pasal 19 UU Jaminan Sosial.

"Tujuannya tentu untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengoptimalkan Program Jaminan Sosial," terangnya.

Mengingat UU Jaminan Sosial telah menegaskan pendaftaran kepesertaan maupun memungut, membayar dan menyetor iuran BPJS adalah suatu kewajiban. Tentunya apabila pemberi kerja tidak memenuhi kewajiban tersebut akan ada konsekuensi ataupun sanksi hukumnya.

"Sejauh ini Tim JPN masih menempuh upaya persuasif dengan mendorong partisipasi dan kesadaran pemberi kerja untuk pemenuhan kewajibannya," terangnya. (*/aja/sos/arp)

 

Advertisement
Editor : Muhammad Sholehudin Al Ayubi

Artikel Terkait

Lindungi Seluruh Pekerja, BPJS Ketenagakerjaan Tegaskan Kepesertaan Bukan Penentu Kelayakan Bansos

Lindungi Seluruh Pekerja, BPJS Ketenagakerjaan Tegaskan Kepesertaan Bukan Penentu Kelayakan Bansos

Kepala Cabang Hadi Kurniawan sebut kelayakan bansos ditentukan oleh kriteria instansi berwenang.

Punya Rumah Jadi Lebih Mudah, BPJS Ketenagakerjaan Dorong Pekerja Berau Manfaatkan MLT

Punya Rumah Jadi Lebih Mudah, BPJS Ketenagakerjaan Dorong Pekerja Berau Manfaatkan MLT

BPJS Ketenagakerjaan Berau dorong pekerja manfaatkan program MLT untuk fasilitas perumahan.

Dorong Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Pemprov Kaltara Bakal Gandeng Perusahaan Lewat Dana

Dorong Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Pemprov Kaltara Bakal Gandeng Perusahaan Lewat Dana

Pemprov Kaltara cari skema non-APBD untuk perluas perlindungan pekerja rentan akibat fiskal daerah tertekan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer