BPJAMSOSTEK Panggil 27 Badan Usaha, Tegaskan Wajib Daftar Jaminan Pensiun

TANJUNG REDEB - BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK Berau bersama Kejaksaan Negeri Berau melakukan sosialisasi kepada 27 badan usaha di Kabupaten Berau. Sosialisasi itu untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya ke dalam program perlindungan sosial ketenagakerjaan yang utamanya untuk program Jaminan Pensiun (JP).
Sosialisasi yang dilakukan di ruang pertemuan Kejaksaan Negeri Berau, pada Rabu (10/7) lalu itu, meminta agar pemberi kerja mengikutsertakan para pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Berau, Mulyana mengatakan, sebagaimana amanat dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021, program perlindungan itu bukan hanya sekedar perusahaan menjalankan kewajibannya membayar iuran.
"Dari semua badan usaha yang diundang, mereka akan mengkonfirmasi ke manajemen terlebih dahulu untuk melakukan pendaftaran program jaminan pensiun itu," terangnya.
Diungkapkannya, 10 dari 27 badan usaha sampai saat ini sudah berkomitmen untuk mendaftarkan jaminan pensiun. Sedangkan yang lain masih menunggu konfirmasi.
Namun, diharapkannya semua badan usaha dapat mengikuti jejak komitmen yang sama. Pemberlakuan sanksi bagi pelanggar biasanya dilakukan secara bertahap.
"Kami berikan waktu 6 hari kerja terhitung sejak terakhir dilakukan sosialisasi untuk mendaftar," ucapnya.
Kepala Seksi (Kasi) Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Berau, Eko Purwantono menyampaikan, selain kepatuhan badan usaha dalam membayar iuran kepesertaan, Kejaksaan Negeri Berau juga melakukan pendampingan hukum terkait kepatuhan untuk menjadi peserta.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Jaminan Sosial (UU Jaminan Sosial), yaitu mengenai kewajiban untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS maupun kewajiban untuk memungut, membayar dan menyetor iuran sebagaimana dalam Pasal 19 UU Jaminan Sosial.
"Tujuannya tentu untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengoptimalkan Program Jaminan Sosial," terangnya.
Mengingat UU Jaminan Sosial telah menegaskan pendaftaran kepesertaan maupun memungut, membayar dan menyetor iuran BPJS adalah suatu kewajiban. Tentunya apabila pemberi kerja tidak memenuhi kewajiban tersebut akan ada konsekuensi ataupun sanksi hukumnya.
"Sejauh ini Tim JPN masih menempuh upaya persuasif dengan mendorong partisipasi dan kesadaran pemberi kerja untuk pemenuhan kewajibannya," terangnya. (*/aja/sos/arp)



