Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bahas Progres Pendataan Pekerja Rentan, BPJS Ketenagakerjaan Ikut Rapat Bersama OPD

M
RAPAT BERSAMA: Sekretaris Kabupaten Berau, Muhammad Said, menggelar rapat bersama dengan sejumlah OPD. Turut hadir pula Kepala BPJS Ketenagakerjaan Berau, Sonny Alonsye.
RAPAT BERSAMA: Sekretaris Kabupaten Berau, Muhammad Said, menggelar rapat bersama dengan sejumlah OPD. Turut hadir pula Kepala BPJS Ketenagakerjaan Berau, Sonny Alonsye.

TANJUNG REDEB – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengikuti rapat bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, terkait pendataan pekerja rentan pada Jumat (24/3) lalu.


Advertisement

Kegiatan tersebut dihadiri sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Berau.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Berau, Sonny Alonsye mengatakan, dalam kegiatan tersebut Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said, memastikan progres persiapan data pekerja rentan di masing-masing OPD.

“Untuk sembilan OPD itu yakni DPMK, Dinas Perikanan, Distanak, DPPKBP3A, Disbudpar, Diskoperindag, Dinsos, Disnakertrans, Inspektorat dan bagian Hukum Setda” ujarnya kepada awak media ini.

Advertisement

Dilakukannya rapat tersebut menurut Sonny, berawal dari koordinasi pihaknya dengan sekkab, untuk bisa duduk bersama membahas proses pendataan pekerja rentan yang ada di seluruh sektor melalui OPD-nya.

“Karena sesuai dengan surat yang dibuat oleh bupati, deadline pendataan pada 4 April mendatang,” sebutnya.

Terkait dengan Surat Bupati Nomor 560/125/4/PJK tentang Permohonan Data Pekerja Rentan, disebutnya sebagai tindak lanjut dari peraturan Gubernur Kaltim Nomor 19/2023 pasal 15 ayat 2. Pasal itu berbunyi dalam hal memastikan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai mana dimaksud, pemerintah daerah melalui OPD terkait dengan fasilitasi pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja bukan penerima upah.

Advertisement

“Jadi memang dari gubernur Kaltim juga sudah mengeluarkan peraturan dan memberikan contoh dengan adanya launcing perlindungan 100 ribu pekerja tentang se-Kaltim dengan dibagi beberapa kabupaten/kota,” katanya.

Menurutnya, di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sudah dianggarkan perlindungan 4.675 pekerja rentan, serta ada juga yang diberikan dari provinsi. Bahkan, ada juga pelindungan untuk 790 nelayan melalui Dinas Perikanan.

“Dan Insyaallah ke depan nanti akan ada pelindungan pekerja rentan melalui Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit sebanyak 3.500 orang, tetapi ini di luar dari kegiatan yang kami lakukan,” jelasnya.

Dengan adanya kegiatan ini, maka ke depannya ia berharap semua bisa berjalan lancar. Serta tidak ada hal yang bisa mengganggu jalanya program yang telah terlaksana tersebut.

“Semoga saja semua bisa berjalan hingga waktu yang ditentukan pada 4 April mendatang,” tandasnya. (aky/sos/arp)

Advertisement
Editor : Muhammad Sholehudin Al Ayubi

Artikel Terkait

Berlatih dengan Fasilitas Seadanya, Intip Perjuangan Keras Atlet Wushu Berau Jelang Porprov Kaltim

Berlatih dengan Fasilitas Seadanya, Intip Perjuangan Keras Atlet Wushu Berau Jelang Porprov Kaltim

Ketua Wushu Berau Simon Paranduk sebut keterbatasan sarana justru jadi motivasi pembuktian di arena

Lindungi Seluruh Pekerja, BPJS Ketenagakerjaan Tegaskan Kepesertaan Bukan Penentu Kelayakan Bansos

Lindungi Seluruh Pekerja, BPJS Ketenagakerjaan Tegaskan Kepesertaan Bukan Penentu Kelayakan Bansos

Kepala Cabang Hadi Kurniawan sebut kelayakan bansos ditentukan oleh kriteria instansi berwenang.

Punya Rumah Jadi Lebih Mudah, BPJS Ketenagakerjaan Dorong Pekerja Berau Manfaatkan MLT

Punya Rumah Jadi Lebih Mudah, BPJS Ketenagakerjaan Dorong Pekerja Berau Manfaatkan MLT

BPJS Ketenagakerjaan Berau dorong pekerja manfaatkan program MLT untuk fasilitas perumahan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer