Tegur 250 Perusahaan, BWS Kalimantan V Tanjung Selor Perketat Izin Pemanfaatan Air Permukaan
HARIAN RAKYAT KALTARA — Sekitar 250 perusahaan di wilayah kerja Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan V Tanjung Selor pernah mendapat surat teguran terkait perizinan dan pemanfaatan air permukaan.
Persoalannya beragam, mulai dari izin yang mendekati masa berakhir, belum mengantongi izin, hingga kewajiban pembayaran yang belum dipenuhi.
Kepala BWS Kalimantan V Tanjung Selor, Mustafa mengatakan perusahaan yang memanfaatkan air permukaan, baik dari sungai maupun sumber lainnya, wajib memiliki Surat Izin Pemanfaatan Air (SIPA).
“Perusahaan itu tidak bisa mengambil air seenaknya. Ada izin pemanfaatan air, namanya SIPA. Kami memonitor, misalnya izinnya mau habis atau ada perusahaan yang belum mengurus. Kalau ada seperti itu, kami ingatkan dan kami surati,” ujar Mustafa, Minggu (8/11).
Teguran tersebut diberikan berdasarkan hasil pemantauan di sejumlah daerah dalam wilayah kerja BWS Kalimantan V. Cakupannya meliputi Kalimantan Utara dan Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, melalui Wilayah Sungai Sesayap dan Berau-Kelai.
“Waktu akhir tahun kemarin ada sekitar 250 yang kami tegur. Itu tersebar, ada di Malinau, Tana Tidung, Nunukan, Bulungan dan wilayah lainnya. Ada yang izinnya mau habis, ada yang belum membayar. Ada juga yang belum memiliki izin pemanfaatan air,” ungkapnya.
Mustafa menegaskan, ratusan perusahaan tersebut tidak seluruhnya melakukan pelanggaran yang sama. Sebagian hanya perlu memperbarui izin, sedangkan lainnya harus melengkapi persyaratan administrasi maupun memenuhi kewajiban pembayaran.
Saat ini, pengajuan izin pemanfaatan air telah terintegrasi melalui sistem Online Single Submission (OSS). Perusahaan mengajukan permohonan secara daring. Kemudian BWS memeriksa kelengkapan persyaratan sebelum proses dilanjutkan.
“Sekarang setelah ada OSS, pengajuannya online. Jadi mereka mengajukan, kemudian persyaratannya kami lihat. Kalau masih ada kekurangan, dikembalikan untuk dilengkapi. Kalau sudah lengkap, baru diproses lagi,” katanya.
Selain pengawasan perizinan, BWS juga berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terkait pajak air permukaan.
