Soal Perizinan Pemasangan Speed Bump Jalan Halmahera, Pomal Tarakan Siap Patuhi Hasil Evaluasi
HARIAN RAKYAT KALTARA - Pengadaan speed bump di Jalan Halmahera, kawasan Ladang, Tarakan, mendapat bantuan Pertamina setelah Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) XIII Tarakan mengajukan usulan pengendalian kecepatan kendaraan.
Namun, terkait pemasangannya, Komandan Polisi Militer (Pomal) Kodaeral XIII Tarakan, Kolonel Laut (PM) Hendro Noviantoro, mengaku tidak dapat memastikan bentuk izin tertulis yang diterbitkan.
Hendro menjelaskan, pemasangan fasilitas pengendali kecepatan di depan rumah dinas Komandan Kodaeral XIII Tarakan dan kantor KPKNL Tarakan. Bermula dari kekhawatiran terhadap kerawanan lalu lintas di kawasan tersebut.
“Kami melihat ada kecenderungan kerawanan lalu lintas di situ. Salah satu alternatif untuk mengurangi risiko kecelakaan adalah pemasangan speed bump. Awalnya kami berkoordinasi dengan Dishub, saat itu direspons positif. Mereka menyampaikan akan membantu pemasangan, tetapi tidak memiliki anggaran untuk pengadaan,” ujar Hendro kepada wartawan, Senin (26/10).
Menurutnya, kawasan tersebut memiliki aktivitas masyarakat yang cukup tinggi. Selain permukiman, terdapat sekolah dari jenjang TK hingga SMA, rumah sakit, masjid, serta fasilitas sosial lainnya.
Hendro juga menyebut sejumlah insiden kecelakaan pernah terjadi di sekitar lokasi. Termasuk kecelakaan yang melibatkan anggota Kodaeral dan kejadian tabrak lari.
“Kalau sudah malam sekitar pukul 21.00, kami merasa terganggu sekali dengan kendaraan yang melaju kencang. Kami juga melihat warga yang menyeberang jalan, pedagang yang beraktivitas, dan masyarakat yang selesai salat. Kami tidak ingin mengutamakan kepentingan sendiri. Tetapi kondisi di lapangan itu yang membuat kami mengusulkan supaya kecepatan kendaraan dikurangi,” tuturnya.
Ia mengatakan, koordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) dimulai sejak Juli 2026. Dalam proses tersebut, Dishub menanyakan koordinasi dengan Satlantas Polres Tarakan, yang kemudian dilanjutkan dengan survei lapangan untuk menentukan lokasi pemasangan.
Pomal selanjutnya menunggu hasil kajian Satlantas sebelum menerima informasi dari Dishub mengenai tindak lanjut pemasangan.
“Kami juga tidak terus-menerus menanyakan perkembangannya. Kemudian ada informasi dari Dishub, hasil kajian Satlantas sudah bisa digunakan sebagai dasar untuk pemasangan,” katanya.
