Hadapi Efisiensi Fiskal, Pemprov Kaltara Perketat Seleksi Program Pembangunan Tahun 2027


HARIAN RAKYAT KALTARA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mulai memperketat penentuan program pembangunan untuk 2027.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, setiap perangkat daerah diminta mengarahkan kegiatan pada prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Denny Harianto mengatakan, pemerintah daerah tidak kekurangan gagasan maupun program pembangunan.
Namun, keterbatasan anggaran menuntut setiap usulan diseleksi berdasarkan urgensi dan manfaatnya bagi masyarakat.
“Semua kita punya program bagus. Kita tidak pernah kekurangan program. Tapi sekali lagi, skala prioritas yang terpenting untuk mendukung visi pemerintah. Supaya betul-betul mempunyai daya ungkit dan berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik,” ujarnya, Rabu (21/10).
Menurutnya, penyesuaian program telah disampaikan kepada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Setiap OPD harus memetakan kegiatan yang akan dilaksanakan, menentukan peringkat prioritas. Serta menghitung kebutuhan anggarannya.
Langkah tersebut diperlukan agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Seluruh program harus selaras dengan RKPD, terutama sepuluh program prioritas yang menjadi fokus pembangunan Kaltara pada 2027,” jelasnya.
Perangkat daerah tidak seharusnya mengusulkan kegiatan di luar arah kebijakan yang sudah disepakati. Dengan demikian, penggunaan anggaran dapat lebih terarah dan capaian pembangunan bisa diukur berdasarkan indikator yang jelas.
Ia mencontohkan, perangkat daerah yang menangani kemiskinan harus memusatkan program pada upaya penanggulangan kemiskinan.



