Mitigasi Perubahan Iklim, Pemprov Kaltara Target Dokumen SRAP REDD+ Selesai Desember 2026


HARIAN RAKYAT KALTARA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyiapkan strategi daerah dan rencana aksi REDD+ untuk memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim, sekaligus mendukung pengukuran kinerja pengurangan emisi karbon.
Dokumen Strategi Daerah dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) tersebut ditargetkan rampung pada Desember 2026.
Kepala Bapperida Kaltara Bertius mengatakan, penyusunan SRAP menjadi landasan untuk menentukan kebijakan dan langkah konkret pemerintah daerah dalam mengurangi emisi. Terutama melalui perlindungan dan pengelolaan kawasan hutan.
Dokumen tersebut juga akan memuat data dasar karbon atau baseline yang menjadi acuan untuk mengukur kondisi awal dan mengevaluasi capaian pengurangan emisi.
“Ini sebenarnya berkenaan dengan kebijakan apa yang kita lakukan dalam rangka mitigasi perubahan iklim di Provinsi Kalimantan Utara,” ujarnya, Kamis (15/10).
Penyusunan SRAP dilakukan melalui konsultasi publik yang disandingkan dengan peluncuran implementasi program Result-Based Payment (RBP) Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) di Kaltara.
Ketersediaan data dan strategi yang terukur penting, karena skema RBP berkaitan dengan pembayaran berbasis hasil atas kinerja pengurangan emisi.
“Dalam mekanisme tersebut, capaian yang diperhitungkan menjadi salah satu dasar penyaluran pendanaan kepada daerah,” jelasnya.
Ke depan, pemerintah daerah juga mendorong perhitungan kinerja pengurangan emisi untuk periode 2017 hingga kondisi terkini.
Langkah ini diharapkan dapat membuka peluang bagi Kaltara untuk memperoleh pendanaan berbasis kinerja pada periode selanjutnya. Perhitungan yang menjadi dasar program saat ini berkaitan dengan periode 2014—2016.



