Tingkatkan Akurasi Layanan Inklusif, Pemprov Kaltara Susun Pedoman Satu Data Disabilitas Daerah

HARIAN RAKYAT KALTARA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat tata kelola data penyandang disabilitas sebagai dasar untuk menghadirkan layanan yang lebih tepat sasaran.
Langkah tersebut dilakukan melalui penyusunan Pedoman Satu Data Penyandang Disabilitas Kaltara yang akan mengatur mekanisme pemutakhiran data hingga penerbitan Kartu Layanan Penyandang Disabilitas.
Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltara, Sanusi mengatakan penyusunan pedoman tersebut menjadi langkah penting. Agar pemerintah daerah memiliki acuan yang jelas dalam mengelola data penyandang disabilitas.
Ia menyampaikan, data yang tertata dengan baik akan membantu pemerintah mengetahui kondisi penyandang disabilitas secara lebih akurat, termasuk kebutuhan layanan yang harus dipenuhi.
“Kita ingin data penyandang disabilitas di Kaltara lebih tertata, terus diperbarui, dan dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan layanan yang sesuai kebutuhan,” kata Sanusi.
Untuk memperkuat penyusunan pedoman tersebut, Pemprov Kaltara melakukan pembelajaran dan konsultasi bersama sejumlah pihak di Jakarta pada 12—13 Agustus 2026.
Rangkaian kegiatan tersebut mempertemukan Pemprov Kaltara dengan Pemprov DKI Jakarta, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas).
Serta kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan kebijakan, pendataan dan layanan bagi penyandang disabilitas.
Menurut Sanusi, kunjungan tersebut memberikan kesempatan bagi Kaltara untuk melihat secara langsung praktik pengelolaan data dan layanan penyandang disabilitas yang telah diterapkan di DKI Jakarta.
“Kami mempelajari bagaimana sistem yang sudah berjalan di Jakarta. Kemudian melihat bagian mana yang bisa menjadi referensi dan disesuaikan dengan kondisi Kaltara,” ujarnya.



