BERAU POST - Komisi IV DPRD Kaltara menyoroti pelaksanaan program pendidikan, khususnya Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Dinilai masih memiliki sejumlah persoalan di lapangan.
Perhatian utama tertuju pada kualitas makanan yang diterima para siswa. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara Syamsuddin Arfah, mengatakan pihaknya telah melakukan kunjungan ke beberapa sekolah di Kota Tarakan untuk memastikan pelaksanaan program tersebut berjalan sesuai ketentuan.
Saat mengunjungi SMAN 1 Tarakan beberapa waktu lalu, Komisi IV melakukan konfirmasi terkait kelayakan gizi makanan yang disalurkan kepada siswa.
Kesesuaian harga per porsi, serta alasan penghentian sementara distribusi oleh tim pengawas.
“Dari hasil peninjauan tersebut, Komisi IV menyatakan kekecewaannya terhadap kualitas paket makanan yang diterima para siswa,” terangnya, Jumat (6/3) lalu.
Menurut Syamsuddin, terdapat ketimpangan antara besaran anggaran yang dialokasikan dengan kualitas makanan yang disajikan.
Kondisi itu bahkan berdampak pada penghentian sementara distribusi makanan di sejumlah sekolah.
“Distribusi makanan tidak hanya terhenti di SMAN 1 Tarakan. Tetapi juga di beberapa sekolah lain seperti SMPN 2 Tarakan, SDN 034 Tarakan, dan TK Ar Royan,” ujarnya.
Komisi IV berharap persoalan tersebut dapat segera diselesaikan melalui evaluasi menyeluruh terhadap mitra penyedia.
Pihaknya menegaskan program nasional ini tidak boleh dimanfaatkan sebagai ajang mencari keuntungan sepihak. Dengan mengorbankan kualitas gizi anak-anak sekolah.
Selain itu, pihaknya juga melanjutkan kunjungan kerja ke SMKN 4 Tarakan. Kunjungan tersebut bertujuan meninjau kondisi sarana dan prasarana sekolah. Sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program MBG di Kota Tarakan.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK) yang pada tahun 2025 akhirnya diputuskan untuk diterima oleh pihak sekolah.
“Dengan keterbatasan lahan serta kebutuhan ruang belajar yang semakin meningkat. Pembangunan gedung bertingkat dinilai menjadi solusi yang mendesak untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan,” jelasnya.
Komisi IV DPRD Kaltara pun mendorong pemerintah untuk segera mendudukkan persoalan tersebut secara bersama antara pihak eksekutif dan legislative.
Agar kebutuhan infrastruktur pendidikan dapat segera terpenuhi. Pihaknya tidak akan tinggal diam terhadap berbagai temuan dalam pelaksanaan program MBG.
“Kami berencana mengeluarkan rekomendasi resmi berdasarkan hasil kunjungan kerja, membuka ruang pengaduan bagi masyarakat maupun media. Serta menggelar rapat tindak lanjut dengan memanggil pihak pengawas program guna meminta kejelasan langkah perbaikan ke depan,” pungkasnya. (fai/adv)
Editor : Nurismi