Utama Pemerintahan Sanggam Kaltara Ekonomi Kombis Gaya Hidup All Sport Makan-Makan Parlementaria Polhukrim Entertaiment Catatan

Tren Positif: Utang Luar Negeri Indonesia Melanjutkan Penurunan di Februari

Beraupost • Jumat, 18 April 2025 | 07:25 WIB
Ilustrasi utang luar negeri (ULN) pemerintah Indonesia turun pada Februari 2025. (dok JawaPos.com)
Ilustrasi utang luar negeri (ULN) pemerintah Indonesia turun pada Februari 2025. (dok JawaPos.com)

BerauPost - Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2025 menurun. Dari posisi Januari 2025 senilai USD 427,9 miliar menjadi USD 427,2 miliar. Tumbuh 4,7 persen secara tahunan, melambat dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 5,3 persen.

"Perkembangan tersebut berasal dari perlambatan pertumbuhan ULN sektor publik dan kontraksi pertumbuhan ULN sektor swasta. Posisi ULN Februari 2025 juga dipengaruhi oleh faktor penguatan mata uang dolar Amerika Serikat (AS) terhadap mayoritas mata uang global. Termasuk rupiah," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, Kamis (17/4).

Posisi ULN pemerintah tercatat USD 204,7 miliar. Turun dari Januari 2025 sebanyak USD 204,8 miliar.

Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden dari surat berharga negara (SBN) domestik ke instrumen investasi lain. Seiring dengan tetap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

"Pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu. Serta mengelola ULN secara pruden dan terukur untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal," ucapnya.

Sebagai salah satu instrumen pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung belanja pemerintah dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan porsi 22,6 persen dari total ULN pemerintah. Kemudian, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebanyak 17,8 persen.

Ada pula, ULN digunakan untuk jasa pendidikan sebesar 16,6 persen, lalu sektor konstruksi sebanyak 12,1 persen, transportasi dan pergudangan 8,7 persen, serta kasa keuangan dan asuransi 8,2 persen.

"Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah," jelas Denny.(jpg/smi)

Editor : Nurismi
#utang luar negeri #menurun #ULN Pemerintah