Dampak B50 di Sektor Tambang: Perhapi Ingatkan Risiko Biaya Perawatan Alat yang Membengkak


BERAU POST - Industri pertambangan nasional menghadapi tantangan terkait pemberlakuan regulasi baru serta beban biaya bahan bakar yang naik sebagai dampak dinamika global, kata Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Sudirman Widhy Hartono.
Sudirman dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, menyatakan kebijakan tentang pengendalian produksi dua komoditas tambang, yakni batu bara dan nikel untuk proses persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2026 memantik masalah bagi industri.
Selain karena kebijakan pengendalian produksi, perubahan persetujuan RKAB dari tiap tiga tahunan menjadi setiap tahun memicu kekhawatiran akan adanya kendala produksi di awal tahun sebelum keluarnya persetujuan RKAB.
"Banyak sekali perusahaan yang tidak dapat berfungsi di awal tahun karena keterlambatan proses persetujuan RKAB,” kata Widhy dalam diskusi Peran RKAB dan Peningkatan Produksi Dalam Strategi Menyikapi Tantangan Global.
Menurut dia, Perhapi sebetulnya sudah menyampaikan kekhawatiran terhadap rencana perubahan persetujuan RKAB dari tiga tahun kembali ke setiap tahun.
Walaupun ada aplikasi yang bisa membantu proses persetujuan RKAB, realitasnya persetujuan RKAB terlambat hingga di Maret 2026.
“Alhamdulillahnya, ada semacam relaksasi untuk menggunakan 25 persen dari kegiatan yang masih berlaku,” katanya.
Sementara itu, terhadap rencana untuk pengendalian produksi, Widhy mengungkap fakta bahwa sudah banyak perusahaan di sektor pertambangan batu bara yang menyesuaikan operasional tambang, karena khawatir adanya rencana pembatasan produksi.
Di sisi lain, Widhy juga menyoroti tantangan penggunaan biodiesel B50 untuk bahan bakar pertambangan yang membuat biaya produksi meningkat.
Ia menilai pengalaman memakai B20 hingga B40 sudah terbukti menurunkan performa alat dan meningkatkan biaya perawatan, apalagi di remote area dengan umur simpan bahan bakar yang lebih singkat.
Meski B50 diklaim mampu menghemat subsidi solar hingga Rp48 triliun, para ahli mendesak agar kebijakan ini tidak terburu-buru mengingat risiko operasional dan dampak sosial yang masif bagi pekerja tambang.


