
BerauPost - Peran negara dalam mengelola zakat saat ini sedang digugat di Mahkamah Konstitusi (MK).
Secara garis besar, penggugat meminta negara tidak cawe-cawe dalam urusan rukun Islam ketiga itu.
Namun, berbagai kalangan juga menyuarakan bahwa negara dengan bentuk apa pun bisa ikut mengelola zakat, termasuk Indonesia.
Pimpinan Ma’had Aly Mu’adz bin Jabal Kendari sekaligus Pembina Lazis Mu’adz Zezen Zaenal Mursalin menjelaskan peran negara dalam pengelolaan zakat bukan sekadar kebijakan administratif.
Tetapi memiliki dasar syar’i yang kuat dan menjadi konsensus para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Dia menjelaskan pemerintah atau negara memiliki wewenang untuk mengatur zakat. Termasuk membagi, mengumpulkan, dan mendistribusikannya.
Ketentuan ini, adalah kesepakatan di tengah para ulama fikih dan ditegaskan dalam buku-buku para ulama Ahlus Sunnah dari masa dahulu dan tidak ada silang pendapat dalam hal ini.
Zezen menambahkan, jika ada penolakan terhadap kewenangan negara dalam pendistribusian zakat, justru itu bukan berasal dari tradisi keilmuan Islam yang sahih.
“Perlu ditekankan, kewenangan negara yang mengelola zakat itu bentuknya tidak harus khilafah karena tidak ada ulama yang mensyaratkan hal tersebut,” ujar Zezen dalam keterangannya Rabu (21/5).
Menurut Kiai Zezen, untuk menjelaskan kedudukan ini, cukup merujuk pada sumber-sumber otoritatif Islam.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa aspek kemaslahatan umat menjadi argumen kuat lainnya mengapa zakat sebaiknya diatur oleh negara.
"Sudut maslahat yang sudah berjalan dari masa ke masa, karena maslahat di belakang zakat itu, hikmah syariat dan maksud pensyariatannya itu sangat bertemu sekali dan sangat berkesesuaian bahwa yang mengatur ini adalah pemerintah,” tutur dia.
Zezen juga menyampaikan, dalam tinjauan syariat, amil zakat harus diangkat oleh pemerintah yang sah.
“Karena jika setiap orang dapat mengangkat dirinya sendiri sebagai amil, maka akan muncul para amil abal-abal yang tidak profesional dan tidak amanah," katanya. Jika kondisi ini terjadi, maka akan mengakibatkan malpraktik dalam pengelolaan zakat.
Pernyataan Zezen ini menjadi penegasan penting di tengah dinamika pemikiran keagamaan mengenai otoritas pengelolaan zakat. Dia menempatkan negara bukan sebagai pesaing lembaga zakat masyarakat.
Melainkan sebagai entitas syar’i yang memiliki legitimasi penuh dalam mengatur distribusi keuangan umat. Dengan tujuan untuk keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. (wan/jpg/smi)
