
TANJUNG REDEB - Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Berau didorong untuk masuk ke dalam e-katalog pemerintah. Guna memudahkan pelaku usaha untuk menjual produknya.
Kepala Bidang (Kabid) Koperasi dan UMKM, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau, Hidayat Sorang, menuturkan hal itu juga akan mendukung pemerintah dalam upaya penyediaan kebutuhan konsumsi hingga alat tulis kantor (ATK).
Sebagai langkah awal, pihaknya akan mendorong UMKM yang menjual ATK untuk memasukan produknya dalam e-katalog. “Sasarannya ke depan, semua UMKM dapat memasukan produknya ke e-katalog, tapi proses awalnya untuk ATK dulu. ATK juga menjadi kebutuhan yang selalu diperlukan dalam dunia perkantoran,” ungkapnya.
Selain mempermudah pelaku usaha dalam memasarkan produknya, e-katalog juga membantu dalam memenuhi berbagai kebutuhan pemerintah daerah. Sehingga, tidak perlu lagi membelinya ke luar daerah. Makanya, pihaknya terus mendorong pelaku UMKM agar memasarkan produknya melalui e-katalog.
“Kami sedang proses awal untuk memasukan produk UMKM ke e-katalog,” ujarnya kepada Berau Post.
Yang menjadi kendala, kata Hidayat, yaitu keterbatasan data UMKM dan ketersediaan produk dalam e-katalog. Mereka yang telah bergabung, tidak menyajikan jumlah produk dengan jelas dan itu memerlukan pembaharuan.
“Mereka tidak menyajikan jumlahnya,” bebernya.
Meski begitu, pihaknya akan memberikan bimbingan dan dukungan agar UMKM dapat memasarkan produknya dengan lebih efektif. Berdasarkan data Online Single Submission (OSS), jumlah UMKM di sekitar 8.000 UMKM.
Hal itu juga sesuai perintah presiden kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota, untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Begitu juga dengan setiap instansi di lingkungan Pemkab Berau saat ini diwajibkan untuk membelanjakan kebutuhan barang dan jasa melalui e-katalog pemerintah. Untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.
Tujuannya, supaya belanja tidak lagi menggunakan produk impor sepanjang produknya ada di daerah dan Indonesia secara umum. Pembelanjaan itu mulai dari yang terkecil, seperti ATK, hingga makan dan minum.
“Karena semua instansi sudah harus pakai produk lokal, kami membantu menyediakan melalui e-katalog,” katanya. (*/aja/arp)



