Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pasang Perekam, Cegah Kebocoran

M
PUNYA POTENSI: Penerimaan PAD dari sektor pajak hotel di Kabupaten Berau terus mengalami tren kenaikan.
PUNYA POTENSI: Penerimaan PAD dari sektor pajak hotel di Kabupaten Berau terus mengalami tren kenaikan.

TANJUNG REDEB – Sejak Pandemi Covid-19, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak hotel di Kabupaten Berau telah berangsur naik selama 3 tahun berjalan. 


Advertisement

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau, Djupiansyah Ganie, menerangkan sejak 2021 lalu setiap tahun rata-rata kenaikan pajak hotel sebesar Rp 2 miliar setiap tahunnya. Namun kini telah mengalami kenaikan mencapai Rp 6 miliar sejak 2023.

“Secara tren sudah positif, mulai naik setiap tahunnya pendapatan dari pajak hotel ini,” paparnya.

Salah satu faktor yang mendukung disebutnya, saat ini kemudahan akses menuju Berau semakin mudah. Masuknya penerbangan dengan menggunakan pesawat besar dari Jakarta dan Surabaya secara langsung ke Berau, turut menyumbang peningkatan pendapatan melalui pajak hotel.

Advertisement

“Apalagi penerbangan saat ini semakin mudah, namun kita harap harga bisa lebih murah sehingga minat orang datang bisa tinggi,” ujarnya.

Penarikan dipatok pada pengenaan sebesar 10 persen dari harga nilai jual kamar hotel/penginapan per malamnya. Ketetapan itu, kata Djupi mengikat pada jenis dan tipe hotel atau penginapan apapun.

“Jadi baik dia hotel ataupun penginapan, itu tetap 10 persen,” terangnya.

Advertisement

Selama ini, berdasarkan data yang dikelola Bapenda Berau, terdapat 129 hotel dan penginapan yang terdata dan melaporkan pajak hotel kepada pemerintah.

“Memang pengelolaan beragam, karena tidak semua penyedia penginapan bisa mengelola penginapan mereka secara kredibel,” paparnya.

Ia melanjutkan, penginapan dan resor yang melayani di Pulau Maratua, sejauh ini merupakan yang terbaik. Sebab, pengelola sudah menerapkan manajemen yang sehat, sehingga pembukuan tamu lebih rapi dan bisa dipertanggungjawabkan.

“Mereka kan rata-rata dikelola secara profesional, ada pegawai khusus, tercatat jadi pembukuannya lebih kredibel,” ungkapnya.

Berbeda dengan pengelola penginapan yang masih dijalankan secara konvensional. Dikarenakan keterbatasan teknologi dan Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga pengelola masih berbasis ‘kekeluargaan’ menyebabkan pendataan kamar jual kerap selisih dan tidak maksimal.

“Perbedaan itu terus kami upayakan, dan kita memahami keterbatasan teknologi dan SDM yang ada,” jelasnya.

Hal ini, tentu disadari Djupi menjadi celah kebocoran PAD dari sumber pajak hotel dari penginapan yang masih secara konvensional dikelola masyarakat. Sehingga, pihaknya berupaya membantu masyarakat yang mengelola penginapan agar bisa meminimalisir kebocoran pendapatan tersebut. “Di Pulau Derawan, kami sudah memasang beberapa alat perekam tamu,” jelasnya.

Alat tersebut nantinya akan merekam gerak kunjungan tamu dan penjualan kamar yang dilakukan. Perekaman yang terdapat di seluruh penginapan itu akan terhubung langsung dengan Bapenda Berau. Sehingga, pemerintah bisa secara real time memantau penjualan kamar penginapan di Pulau Derawan.

“Namun, kelemahannya, karena pengelolaannya secara kekeluargaan, tidak ada yang tetap. Jadi masih belum maksimal,” paparnya. (sen/arp)

 

Advertisement
Editor : Muhammad Sholehudin Al Ayubi

Artikel Terkait

TPK Hotel di Kaltara Tercatat 53 Persen, Juli 2026 BPS Ungkap Turun Tipis Dibandingkan Bulan Lalu

TPK Hotel di Kaltara Tercatat 53 Persen, Juli 2026 BPS Ungkap Turun Tipis Dibandingkan Bulan Lalu

BPS Kaltara sebut TPK hotel bintang meningkat signifikan dibandingkan periode tahun lalu.

Memudahkan Wisatawan Cari Oleh-Oleh, Diskoperindag Ajak Hotel Sediakan Galeri UMKM

Memudahkan Wisatawan Cari Oleh-Oleh, Diskoperindag Ajak Hotel Sediakan Galeri UMKM

Diskoperindag Berau ajak hotel dan restoran sediakan galeri UMKM untuk perluas pemasaran produk lokal.

Optimalkan Penerimaan PAD 2026, Pemprov Kaltara Perluas Pengawasan Pajak Lima Sektor

Optimalkan Penerimaan PAD 2026, Pemprov Kaltara Perluas Pengawasan Pajak Lima Sektor

Pemprov Kaltara bentuk satgas khusus untuk sasar lima sektor pajak strategis demi genjot PAD 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer