Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pelayanan Kesehatan Penyumbang Terbesar Retribusi Daerah 2023

M

 

SUMBANG TERBESAR: Retribusi pelayanan kesehatan menjadi penyumbang tersebar pendapatan Kabupaten Berau. Meski potensial namun targetnya bakal ditekan.
SUMBANG TERBESAR: Retribusi pelayanan kesehatan menjadi penyumbang tersebar pendapatan Kabupaten Berau. Meski potensial namun targetnya bakal ditekan.


Advertisement

TANJUNG REDEB - Selain pajak, retribusi daerah juga mengalami surplus. Dari target Rp 11 miliar, realisasinya sebanyak Rp 14,9 miliar pada 2023 lalu. Peningkatan tersebut mayoritas berasal dari retribusi pelayanan kesehatan. Meski potensial, targetnya akan dikurangi tahun ini.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau, Djupiansyah Ganie menyebut, ada surplus sebesar Rp 3,5 miliar dari retribusi daerah. Adapun retribusi daerah berasal dari 32 jenis pada tahun 2023 lalu, mengerucut menjadi 18 jenis pada 2024 lantaran adanya perubahan kebijakan dari pusat.

Dibeberkannya, dari 32 retribusi tahun lalu, bidang pelayanan kesehatan menyumbang pendapatan terbesar. Dari target Rp 4,6 miliar, realisasinya sebanyak Rp 6,2 miliar. Terjadi surplus sebanyak Rp 1,6 miliar.

Advertisement

“Jadi memang penyumbang pendapatan dari retribusi ini terbesar dari sektor pelayanan kesehatan,” kata Djupiansyah.

Hanya menurutnya, dalam menentukan potensi anggaran tersebut diharapkan bukan semakin banyak pendapatan dari pelayanan kesehatan, namun seharusnya bisa semakin kecil. Makanya, tahun ini target dari pelayanan kesehatan akan semakin ditekan meskipun pihaknya belum bisa menyebutkan nominalnya.

“Karena kalau semakin kecil artinya tidak banyak orang Berau yang sakit, tapi ini memang bisa saja terjadi,” ucapnya.

Advertisement

Pihaknya juga tidak bisa memberikan target yang tinggi terhadap pelayanan kesehatan. Meskipun potensinya bagus, tapi tidak bisa dijadikan suatu pendapatan bagi daerah. Pasalnya semakin banyak penerimaan pelayanan kesehatan, berarti semakin banyak juga orang yang sakit.

“Tapi preventif jauh lebih baik. Walaupun penduduknya semakin banyak, seharusnya tingkat kesehatan juga bisa ditingkatkan,” ungkapnya.

Selain itu, retribusi lain yang menyumbang pendapatan terbanyak berasal dari bidang pelayanan pasar. Dimana targetnya Rp 1,3 miliar, realisasinya sebesar Rp 1,8 miliar. Peningkatan tersebut berhasil didapat lantaran telah dibentuk tim yang bertugas untuk melakukan penagihan tunggakan.

“Alhamdulillah cara itu cukup bagus. Karena banyak tunggakan yang selama ini belum dibayar oleh penyewa,” tuturnya.

Selanjutnya retribusi parkir di tepi jalan dari target Rp 102 juta, realisasinya sebanyak Rp 119 juta. Meskipun tarif tersebut dikenakan satu tahun sekali, namun terjadi peningkatan pemasukan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait berhasil meningkatkan retribusi tersebut karena telah menentukan titik-titik penagihan di lokasi yang dinilai ramai.

Diwawancara terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau, Lamlay Sari menuturkan, pihaknya akan menelusuri terlebih dulu terkait surplus yang didapat dari retribusi pelayanan kesehatan tersebut. Menurutnya, banyaknya orang sakit di Berau juga tidak bisa diklaim dari retribusi tersebut, namun itu bisa menjadi data pelengkap. “Saya telusuri dulu terkait surplus pelayanan kesehatan ini dari mana saja,” ucapnya.

Tentunya retribusi ini didapatkan sesuai ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Berau Nomor 12 tahun 2019 perihal Retribusi Pelayanan Kesehatan. Objek retribusi pelayanan tersebut meliputi pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), klinik kesehatan, Rumah Sakit (RS) Pratama Talisayan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Tarif pelayanan kesehatan tersebut tidak dimaksudkan semata-mata untuk mencari keuntungan, tapi juga mempertimbangkan fungsi sosial dan berasaskan gotong-royong, adil, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Disebutnya, ada indikator standar pelayanan masyarakat (SPM) di bidang kesehatan untuk mengukur keberhasilan Dinkes Berau dalam meningkatkan kesehatan masyarakat di Kabupaten Berau. Itu sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 4 tahun 2019. Derajat kesehatan masyarakat menjadi target untuk terus ditingkatkan.

“Ada 12 indikator permenkes tersebut. Dan kami berharap derajat kesehatan masyarakat di Berau terus meningkat seiring dengan banyaknya program yang ada di Dinkes Berau,” tandasnya. (*/aja/sam)

Advertisement
Editor : Muhammad Sholehudin Al Ayubi

Artikel Terkait

Berlatih dengan Fasilitas Seadanya, Intip Perjuangan Keras Atlet Wushu Berau Jelang Porprov Kaltim

Berlatih dengan Fasilitas Seadanya, Intip Perjuangan Keras Atlet Wushu Berau Jelang Porprov Kaltim

Ketua Wushu Berau Simon Paranduk sebut keterbatasan sarana justru jadi motivasi pembuktian di arena

Dongkrak Pendapatan Daerah, Pemkab Berau Dorong Kampung Sewakan Lahan Kosong ke Investor

Dongkrak Pendapatan Daerah, Pemkab Berau Dorong Kampung Sewakan Lahan Kosong ke Investor

Jalankan Permendagri, Pemkab Berau dorong pemerintah kampung aktif kelola tanah kas demi gerakkan ekonomi.

Beri Dampak Ekonomi, Disbudpar Berau Garap Perda Atur Kontribusi Kapal Wisata Live on Board

Beri Dampak Ekonomi, Disbudpar Berau Garap Perda Atur Kontribusi Kapal Wisata Live on Board

Kadisbudpar Yudha Budisantosa sebut regulasi baru dibutuhkan demi optimalkan retribusi daerah pesisir.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer