Terapkan Izin Usaha Berbasis Risiko, Pemkot Bontang Gelar Forum Konsultasi Publik DPMPTSP Tahun 2026
BERAU POST - Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang terus membenahi kualitas pelayanan perizinan guna menciptakan iklim investasi yang kompetitif, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Upaya tersebut ditegaskan melalui Forum Konsultasi Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang Tahun 2026 yang membahas penerapan perizinan berusaha berbasis risiko, Selasa (3/11).
Forum tersebut menjadi ruang evaluasi sekaligus penyelarasan standar pelayanan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.
Pembahasan juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan, dan SDM, Lukman menegaskan, kemudahan perizinan harus menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan investasi tidak semata-mata diukur dari besarnya modal yang masuk, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pertumbuhan usaha lokal dan perputaran ekonomi daerah.
“Investasi yang kami dorong bukan sekadar peningkatan angka penanaman modal, tetapi investasi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan mendorong berkembangnya pelaku usaha lokal,” ujar Lukman.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut sejalan dengan visi pembangunan Bontang sebagai kota industri dan jasa yang maju, sejahtera, serta berkelanjutan sebagai daerah mitra Ibu Kota Nusantara (IKN).
Selain mendorong investasi, Lukman juga menekankan pentingnya pemerataan akses pelayanan di tengah transformasi digital.
Pemanfaatan sistem Online Single Submission (OSS) harus dibarengi sosialisasi dan pendampingan, terutama bagi pelaku usaha kecil maupun masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi.
