Bapperida Berau Posisikan RDTR Sebagai Pedoman Pemanfaatan Ruang Perkotaan


BERAU POST – Pemerintah Kabupaten Berau mulai mematangkan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Tanjung Redeb Timur melalui konsultasi publik yang digelar di Ruang RPJPD Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Berau, Kamis (6/8).
Forum tersebut menjadi bagian penting dalam menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan, sebelum dokumen RDTR ditetapkan sebagai pedoman pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan.
Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Perekonomian Sekretariat Kabupaten Berau, Mustakim Suharjana, menegaskan, penyusunan RDTR merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menerapkan prinsip partisipatif, transparan, akuntabel, dan inklusif dalam setiap proses penataan ruang.
Dikatakan, tata ruang menjadi instrumen mendasar yang menentukan arah pembangunan daerah. Hampir seluruh sektor pembangunan mulai dari kawasan permukiman, pusat pelayanan publik, industri, perdagangan, pendidikan, kesehatan, jaringan transportasi, pertanian hingga kawasan pariwisata berpijak pada dokumen tata ruang yang disusun pemerintah.
"Ketika tata ruang disusun dengan baik, pembangunan akan berjalan lebih terarah, efisien, memberikan kepastian hukum, mengurangi potensi konflik, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan," ujarnya.
Sebaliknya, jika penataan ruang diabaikan, maka berbagai persoalan dapat muncul di kemudian hari. Mulai dari tumpang tindih pemanfaatan lahan, konflik kepemilikan, meningkatnya risiko banjir akibat berkurangnya kawasan resapan air, kemacetan lalu lintas, hingga penurunan kualitas lingkungan.
Kondisi tersebut juga berpotensi meningkatkan biaya pembangunan pada masa mendatang.
Karena itu, pihaknya menilai penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Tanjung Redeb Timur memiliki nilai strategis bagi Kabupaten Berau.
Terlebih pemerintah daerah saat ini terus mendorong percepatan investasi yang berkualitas, tanpa mengesampingkan aspek perlindungan lingkungan.
Ia menegaskan, pemerintah ingin menciptakan iklim investasi yang tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup.
“Dengan begitu, pembangunan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang,” ungkapnya.



