BERAU POST – Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Berau mengusulkan anggaran sebesar Rp 11.516.587.455 untuk penguatan sarana dan prasarana (sarpras).
Usulan tersebut mencakup pengadaan peralatan pemadam kebakaran, alat pelindung diri (APD), hingga perlengkapan pendukung respons cepat di tingkat kampung dan kelurahan.
Sekretaris Disdamkarmat Berau, Hery Irwan, mengatakan, kebutuhan sarpras tersebut didasarkan pada hasil evaluasi terhadap kesiapan peralatan dan kemampuan penanganan kebakaran di lapangan.
Sejumlah perlengkapan seperti selang dan nosel, masih membutuhkan penambahan untuk menunjang operasional petugas.
Adapun peralatan yang diusulkan meliputi pompa jinjing portabel, nosel, selang, serta APD berupa helm, baju pemadam, dan sepatu khusus pemadam kebakaran.
“Pengadaan ini untuk penguatan internal Disdamkarmat. Namun, ada juga untuk memperkuat respons cepat di kampung dan kelurahan,” ujarnya.
Menurutnya, penguatan sarpras di tingkat kampung dan kelurahan menjadi salah satu perhatian. Peralatan seperti pompa jinjing, selang dan nosel nantinya dapat diakses melalui skema pinjam pakai.
Dengan begitu, masyarakat setempat dapat melakukan penanganan awal ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sembari menunggu petugas tiba di lokasi.
Ia berharap keberadaan peralatan tersebut dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam upaya penanggulangan kebakaran.
Terlebih, setiap kampung dan kelurahan telah memiliki kelompok relawan pemadam kebakaran (Redkar) yang perlu terus diperkuat kapasitas maupun dukungan peralatannya.
“Berdasarkan evaluasi, perlu ada penguatan Redkar yang sudah dibentuk di masing-masing kampung dan kelurahan,” jelasnya.
Hery menambahkan, pengadaan sarpras tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kebakaran.
Sebab, kesiapan peralatan menjadi salah satu faktor penting dalam memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran kepada masyarakat.
Sementara itu, terkait pengadaan kendaraan operasional, Hery menyebutkan, masih terdapat sejumlah keterbatasan. Pada anggaran murni sebelumnya, pengadaan kendaraan telah diarahkan pada kebutuhan karoseri.
Saat ini, pihaknya masih berproses menginput usulan ke dalam sistem. Langkah tersebut merupakan inisiatif internal yang telah dikoordinasikan dengan kepala dinas untuk melihat kemungkinan pemanfaatan anggaran.
“Sudah kami usulkan pengadaan sarpras. Apakah memungkinkan dipenuhi, termasuk dari sisi waktu dan ketersediaan anggaran, masih akan kita lihat prosesnya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menerima Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp15 miliar untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Bantuan tersebut akan difokuskan pada pengadaan sarana dan prasarana (sarpras) pemadam kebakaran guna memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran di wilayah Bumi Batiwakkal.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said, mengatakan, petunjuk pelaksanaan (juklak) penggunaan Banpres tersebut telah diterima dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dengan demikian, pemerintah daerah kini mulai memproses tahapan pelaksanaan pengadaan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
“Banpres untuk penanganan karhutla kita mendapatkan Rp15 miliar. Juklaknya sudah diberikan Kemendagri, peruntukannya untuk pembelian alat-alat penanganan karhutla atau pemadam kebakaran,” ujarnya Selasa (3/11).
Ia menjelaskan, penggunaan anggaran Banpres memang diarahkan secara khusus untuk pemenuhan kebutuhan peralatan dan infrastruktur pendukung penanganan kebakaran.
Artinya, bantuan tersebut tidak diperuntukkan bagi pembiayaan operasional maupun kebutuhan personel yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Karhutla.
Sementara itu, pembiayaan untuk mendukung aktivitas tim Satgas Karhutla tetap menggunakan anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) yang sebelumnya telah dialokasikan pemerintah daerah.
Skema tersebut diterapkan agar kebutuhan operasional penanganan kebakaran dan pengadaan sarana pendukung dapat berjalan melalui pos anggaran masing-masing.
Said menyebutkan, hingga saat ini Banpres Rp15 miliar tersebut belum digunakan. Hal itu lantaran pemerintah daerah masih dalam tahap memproses pelaksanaan pengadaan setelah juklak dari pemerintah pusat diterima.
“Untuk saat ini Banpres belum digunakan, karena juklaknya baru turun. Namun, prosesnya akan segera dilaksanakan dengan fokus pada pengadaan sarpras karhutla,” jelasnya. (sen/sam)
Editor : Nurismi