BERAU POST – Persoalan sampah di Kabupaten Berau menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Volume sampah yang diperkirakan mencapai 54.568,41 ton per tahun atau sekitar 150 ton per hari menjadi gambaran besarnya beban pengelolaan sampah di daerah ini.
Kondisi itu diperberat dengan keterbatasan infrastruktur, luasnya wilayah geografis, serta masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari sumbernya.
Wakil Bupati Berau, Gamalis, mengatakan, persoalan sampah tidak bisa lagi dipandang sebagai urusan membuang limbah dari lingkungan permukiman ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
Jika pola pengelolaan yang selama ini berjalan masih mengandalkan sistem ambil, angkut, dan buang, timbunan sampah akan terus bertambah tanpa diimbangi kemampuan penanganan yang memadai.
Ia menyoroti kapasitas TPA Bujangga yang memiliki luas sekitar 11,5 hektare. Dengan produksi sampah yang terus bertambah, kapasitas tempat pembuangan tersebut tentunya perlu diperhitungkan dalam perencanaan pengelolaan sampah jangka panjang.
“Ini bukan angka yang main-main, ini angka besar yang saya kira ini jangan dijadikan lagi sebuah potret statistik angka semata,” ucapnya kemarin (2/11).
Gamalis juga mengingatkan bahwa angka produksi sampah yang digunakan saat ini perlu terus diperbarui. Data yang disebutkannya berasal dari angka tahun sebelumnya, sehingga perkembangan volume sampah pada 2026 perlu menjadi perhatian tersendiri.
“Kalau pola ini terus berlanjut, saya kira TPA kita tidak akan mampu menampung. Overcapacity akan ada di sana,” ujarnya.
Selain persoalan kapasitas TPA, kondisi geografis Berau turut menjadi tantangan tersendiri. Kabupaten Berau memiliki kawasan wisata yang tersebar di wilayah hulu, kawasan tengah dengan potensi sejarah dan budaya, hingga wilayah pesisir dan kepulauan.
Karakteristik wilayah tersebut membuat penanganan sampah tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang sama. Di kawasan pulau-pulau kecil misalnya, pengangkutan sampah menghadapi kendala jarak, keterbatasan lahan, hingga tingginya biaya logistik untuk membawa residu menuju tempat pembuangan.
“Kemudian biaya logistik pengangkutan residu sampah ini tadi, dari pusat sampah menuju tempat pembuangan itu tidak murah, itu cukup mahal,” terangnya.
Menurutnya, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia juga menjadi persoalan yang harus dibenahi.
Tanpa dukungan fasilitas pengelolaan yang memadai, sampah yang tidak tertangani berisiko tercecer dan terbawa aliran air hingga mencapai muara maupun laut.
Kawasan wisata menjadi salah satu wilayah yang membutuhkan perhatian khusus. Keindahan alam Berau yang menjadi daya tarik wisata harus diimbangi dengan sistem pengelolaan sampah yang mampu menjangkau lokasi-lokasi tersebut.
Di sisi lain, perubahan perilaku masyarakat dinilai menjadi faktor penting. Selama ini, kebiasaan membuang sampah setelah dikumpulkan di rumah masih menjadi pola yang umum dilakukan.
“Padahal, sampah seharusnya mulai dipilah dan dikelola sejak dari sumbernya agar tidak seluruhnya berakhir di TPA,” jelasnya.
Ia menilai edukasi kepada masyarakat perlu terus diperkuat, terutama mengenai pemilahan sampah organik dan anorganik, serta pengurangan sampah yang berpotensi mencemari lingkungan.
“Kenapa masih ada orang yang membuang sampah sembarangan saat ini? Karena kita masih memiliki pola pikir konvensional,” katanya.
Penanganan sampah membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, masyarakat, hingga komunitas yang bergerak di bidang lingkungan.
“Mengurangi sampah sejak dari rumah tangga serta di kawasan wisata sangat penting untuk penanganan sampah di Kabupaten Berau,” tukasnya.
Kepala DLHK Berau, Zulkifli Azhari, mengatakan, persoalan sampah di Berau tidak akan berhenti hanya dengan mengangkut sampah ke TPA. Menurutnya, pengurangan sampah sejak dari sumber sangat penting dalam pengelolaan sampah.
Salah satu kendala yang masih dihadapi adalah keterbatasan tempat pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle atau TPS3R, termasuk sarana dan prasarana pendukungnya. Keberadaan fasilitas tersebut dibutuhkan agar sampah yang masuk ke TPA dapat ditekan.
“Pemilahan sampah ini menjadi masalah dasar kami. DLHK membutuhkan TPS3R dan sarana pendukung lainnya untuk mengurangi risiko yang ada di TPA,” katanya, belum lama ini.
Ia menilai TPS3R yang memadai akan membantu proses pengelolaan sampah setelah masyarakat melakukan pemilahan.
Namun, persoalan tidak berhenti pada tersedianya fasilitas pemilahan. DLHK juga harus memikirkan ke mana hasil pemilahan tersebut akan disalurkan.
Diungkapkan, sudah ada hasil pemilahan sampah terutama sampah plastik. Namun masih muncul persoalan mengenai pengelolaan sampah tersebut. Sampah yang sudah dipilah belum memiliki tujuan akhir.
“Sampah plastik sudah dipilah, tetapi ending-nya belum ada. Untuk dijual ke mana belum ada tujuannya. Itu yang menjadi problem,” ujarnya.
Lanjutnya, pemilahan sampah tentunya harus dibarengi dengan sistem pemasaran dan pengolahan lanjutan. Tanpa tujuan yang jelas, sampah yang sudah dipilah berpotensi kembali menumpuk meskipun proses pemilahan telah dilakukan.
Ia mencontohkan pengelolaan TPS3R yang pernah dilihatnya di Jakarta. Di sana, pengelola TPS3R telah memiliki kerja sama dengan perusahaan sehingga hasil pemilahan sampah memiliki tujuan yang jelas.
“Mereka langsung berkontrak dengan salah satu perusahaan, sehingga hasil pemilahan ada yang menampung dari luar,” katanya.
Hal itu berbeda dengan yang terjadi di Berau. Karena itu, menurutnya persoalan hilirisasi hasil pemilahan sampah perlu menjadi perhatian bersama. Ke depan harus tersedia sistem yang memastikan sampah itu dapat dimanfaatkan atau dijual kembali. (aja/sam)
Editor : Nurismi