BERAU POST – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau menargetkan pembangunan pengaman pantai di Pulau Derawan mulai dikerjakan pada 2027. Hal itu setelah proses perizinan lingkungan dari pemerintah pusat dituntaskan.
Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) DPUPR Berau, Hendra Pranata, mengatakan, proyek yang direncanakan menelan anggaran Rp 180 miliar itu diproyeksikan melindungi hampir separuh wilayah pulau dari gerusan ombak.
Diungkapnya, pembangunan itu sudah masuk dalam perencanaan sejak 2024 lalu. Namun prosesnya tidak berjalan sesuai target awal karena pengurusan izin lingkungan membutuhkan waktu cukup panjang.
Pada tahap awal, anggaran sekitar Rp 25 miliar telah disiapkan. Namun, pekerjaan tidak dapat dilanjutkan ke tahap konstruksi karena persyaratan lingkungan belum selesai dalam satu tahun anggaran.
Kini, pemerintah daerah kembali mematangkan persiapan proyek tersebut. Pihaknya berharap seluruh proses itu tuntas pada 2026, sehingga pelaksanaan fisik bisa direalisasikan tahun berikutnya.
Hendra menyampaikan, proyek pengaman pantai Derawan direncanakan mencakup hampir separuh wilayah pulau. Besarnya cakupan pekerjaan tersebut membuat proyek ini menjadi salah satu agenda penanganan kawasan pesisir yang membutuhkan persiapan matang.
“Total pengerjaannya direncanakan sebesar Rp 180 miliar. Total area pengerjaan hampir separuh dari Derawan,” ujarnya.
Selain di Derawan, kebutuhan pengamanan pesisir juga akan dilakukan di Pulau Maratua. DPUPR Berau saat ini memantau dua titik yang dinilai membutuhkan penanganan abrasi.
Meski memiliki persoalan serupa, persiapan pembangunan di Maratua masih berada pada tahap lebih awal. Belum tersedianya studi dan dokumen perencanaan teknis membuat pihaknya belum dapat menentukan kapan konstruksi di pulau tersebut.
“Sebelum masuk ke pelaksanaan fisik, kajian perlu dilakukan untuk menjadi dasar penyusunan program penanganan,” ungkapnya.
Pihaknya pun telah mengusulkan agar studi dan perencanaan pengaman pantai Maratua mulai dianggarkan. Namun, pelaksanaannya masih menunggu dukungan anggaran.
“Untuk pengaman pantai di Maratua belum ada studi dan perencanaannya. Tapi sudah kami usulkan untuk dimulai tahapan studi dan perencanaannya tersebut. Mudah-mudahan bisa segera dianggarkan,” katanya.
Sementara Kepala Kampung Pulau Derawan, Indra Mahardika, menyoroti sejumlah kebutuhan infrastruktur yang menurutnya belum mendapat realisasi.
Persoalan itu mencakup penanganan abrasi, fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK), jaringan listrik, hingga chamber atau hiperbarik untuk penyelam.
Dikatakan, sejumlah regulasi dan perizinan kelautan disebut telah lama diselesaikan. Namun ia menilai penyelesaian administrasi tersebut belum diikuti perkembangan pembangunan yang nyata di lapangan.
Ia juga menyoroti pengikisan garis pantai Pulau Derawan yang menurutnya telah mencapai ratusan meter sejak 2005.
Dirinya mempertanyakan lambannya penanganan abrasi di wilayahnya, sementara sejumlah kawasan pesisir lain disebut telah mulai mendapat penanganan.
“Kebutuhan infrastruktur itu tidak hanya berkaitan dengan perlindungan kawasan pantai, tetapi juga mendukung aktivitas masyarakat dan pariwisata,” terangnya.
Ketersediaan fasilitas tersebut tentunya penting untuk menunjang kebutuhan pengunjung maupun kegiatan penyelaman.
Ia berharap pemerintah daerah dan instansi terkait segera mengambil langkah konkret agar kebutuhan infrastruktur di Pulau Derawan tidak terus tertunda. (aja/sam)
Editor : Nurismi