BERAU POST - Rencana menghadirkan layanan Trans Berau dengan melibatkan dukungan pemerintah pusat mendapat respons positif jajaran legislatif Berau.
Anggota Komisi III DPRD Berau, Saga, menilai langkah Dinas Perhubungan (Dishub) Berau untuk menarik dukungan anggaran dari pemerintah pusat merupakan inisiatif yang patut didukung.
Menurutnya, program tersebut dapat menjadi alternatif transportasi bagi masyarakat, khususnya mereka yang berada di wilayah pedalaman dan membutuhkan akses menuju Tanjung Redeb.
Namun, sebelum direalisasikan, pemerintah daerah dinilai perlu melakukan kajian secara menyeluruh agar pelaksanaannya benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Sepanjang tidak membebani APBD, tentu tidak masalah. Apalagi kalau Dishub punya inisiatif menarik dana pusat ke daerah, itu sangat bagus,” ujarnya kepada Berau Post kemarin (8/10).
Saga mengatakan, kajian tidak hanya diperlukan untuk menentukan rute maupun titik pelayanan Trans Berau. Pemerintah juga perlu membaca pola aktivitas dan kebutuhan mobilitas masyarakat lokal, agar layanan yang nantinya diberikan benar-benar tepat sasaran.
Hal lain yang menurutnya perlu menjadi perhatian ialah keberadaan pelaku usaha travel yang selama ini telah menjalankan layanan transportasi antarkawasan di Berau.
Jangan sampai kehadiran Trans Berau justru menimbulkan persoalan baru bagi pelaku usaha yang sudah lebih dulu melayani masyarakat.
Karena itu, penempatan rute dan mekanisme operasional Trans Berau dinilai perlu dianalisis dengan matang.
Pemerintah juga harus membuka ruang sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha transportasi sebelum program tersebut berjalan.
“Penempatan tentu perlu analisa lagi. Jangan sampai ada komplain masyarakat lokal terkait travel yang sudah berjalan. Kita kaji agar menguntungkan PAD Berau dan tidak menimbulkan pro kontra,” jelasnya.
Saga menilai keberadaan layanan transportasi yang dikelola atau difasilitasi pemerintah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat apabila ditempatkan pada jalur yang memang membutuhkan pelayanan.
Terlebih akses transportasi dari wilayah pedalaman menuju pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi menjadi salah satu kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, keberadaan travel yang telah berjalan juga perlu ditata apabila nantinya terdapat persinggungan rute dengan Trans Berau.
Penertiban menurutnya harus dilakukan secara proporsional dan tetap mempertimbangkan keberlangsungan usaha masyarakat.
“Seumpama terjadi, travel perlu ditertibkan agar masyarakat pengguna transportasi terbantu. Trans Berau kalau kita bandingkan dengan wilayah lain juga membantu masyarakat,” tukasnya.
Saga menegaskan, DPRD pada prinsipnya mendukung upaya pemerintah daerah menghadirkan layanan transportasi tersebut, terlebih apabila pembiayaannya dapat diperoleh melalui dukungan pemerintah pusat.
Namun perencanaan, sosialisasi, dan kajian teknis harus menjadi bagian penting sebelum program direalisasikan.
Sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Berau terus mematangkan program pengembangan angkutan umum dan bus sekolah.
Dalam waktu dekat, usulan tersebut akan dibawa ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mendapatkan dukungan bantuan armada.
Kepala Dishub Berau, Rusnan Hefni, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah persiapan dasar sebagai bagian dari pengembangan sistem transportasi darat di Kabupaten Berau. Salah satunya dengan menyusun jaringan transportasi darat untuk tahun 2026.
“Untuk Dishub sendiri telah melakukan persiapan dasar, yaitu membuat jaringan transportasi darat di tahun 2026,” ujarnya.
Menurutnya, penyusunan jaringan tersebut menjadi salah satu dasar dalam mengupayakan bantuan kendaraan dari pemerintah pusat.
Dishub Berau mengusulkan bantuan berupa bus angkutan umum maupun bus yang diperuntukkan bagi pelajar.
Komponen yang diusulkan nantinya mencakup bus sekolah dan bus angkutan umum. Keberadaan armada tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan mobilitas masyarakat, sekaligus memperluas akses transportasi bagi pelajar di sejumlah wilayah.
Rusnan menjelaskan, skema awal pengadaan armada dibagi berdasarkan karakteristik wilayah Kabupaten Berau. Pembagian tersebut mencakup empat kawasan, yakni pesisir, pedalaman, perkotaan, dan kepulauan.
Untuk wilayah pesisir, Dishub Berau mengusulkan dua unit bus. Sementara wilayah pedalaman juga mendapat alokasi usulan sebanyak dua unit. Kemudian, dua unit lainnya direncanakan untuk kawasan perkotaan dan dua unit untuk wilayah kepulauan.
Dengan skema awal tersebut, total terdapat delapan unit armada yang akan diusulkan kepada Kemenhub. Namun, jumlah tersebut masih menjadi bagian dari pembahasan dan pengajuan sehingga pelaksanaannya tetap menyesuaikan kebijakan serta dukungan pemerintah pusat.
Dishub berharap pengembangan jaringan angkutan umum tersebut tidak hanya memberikan manfaat terhadap mobilitas masyarakat.
Lebih jauh, keberadaan transportasi yang lebih terintegrasi diharapkan dapat menunjang sektor-sektor strategis di Berau.
“Diharapkan sektor pariwisata dan pertanian juga bisa terdorong,” jelasnya. (sen/sam)
Editor : Nurismi