BERAU POST - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus mencari skema alternatif untuk memperkuat layanan transportasi publik di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
Salah satu langkah yang ditempuh ialah mengupayakan dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Bupati Berau, Sri Juniarsih, mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Kemenhub untuk membahas kebutuhan fasilitas transportasi di Berau. Dua hal yang menjadi perhatian ialah penyediaan bus sekolah dan pengembangan layanan Trans Berau.
Menurut Bupati, penguatan transportasi publik tidak hanya menyangkut kemudahan mobilitas masyarakat. Layanan tersebut juga berkaitan dengan akses pendidikan, terutama bagi pelajar yang menghadapi keterbatasan sarana transportasi menuju sekolah.
“Bus sekolah dan Trans Berau merupakan salah satu solusi untuk masyarakat dalam lintas kecamatan,” ungkapnya.
Pemkab Berau melihat keberadaan bus sekolah dapat menjadi fasilitas pendukung bagi anak-anak di wilayah yang akses transportasinya masih terbatas.
Dengan adanya layanan tersebut, pelajar diharapkan memiliki pilihan transportasi yang lebih mudah untuk menunjang aktivitas pendidikan.
Selain bus sekolah, pemerintah daerah juga berupaya mendorong pengembangan Trans Berau sebagai bagian dari layanan transportasi masyarakat. Pengembangannya diharapkan dapat menjangkau kebutuhan mobilitas antarkecamatan secara bertahap.
Dalam pengajuan kepada pemerintah pusat, Pemkab Berau juga membuka peluang penggunaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Salah satu opsi yang diharapkan dapat diperoleh ialah bantuan bus listrik.
“Anak-anak mungkin perlu diberikan fasilitas bus. Mudah-mudahan dapat fasilitas bus listrik,” kata Sri.
Ia memastikan kebutuhan serta data pendukung untuk pengajuan tersebut telah disiapkan Dinas Perhubungan (Dishub) Berau. Data itu akan menjadi bahan pembahasan ketika Pemkab Berau melakukan pertemuan dengan Kemenhub.
“Data sudah dipersiapkan, tinggal saya bawa dan bertemu dengan kementerian,” jelasnya.
Langkah menggandeng pemerintah pusat menjadi bagian dari upaya Pemkab Berau memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat tanpa seluruh pembiayaan harus ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kondisi keuangan daerah yang terbatas membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan prioritas program.
Di sisi lain, koordinasi dengan pemerintah pusat menjadi salah satu alternatif untuk memperoleh dukungan fasilitas maupun pembiayaan.
Bupati berharap komunikasi dengan Kemenhub dapat menghasilkan dukungan konkret bagi kebutuhan transportasi di Berau.
Dengan begitu, rencana pengadaan bus sekolah maupun pengembangan Trans Berau dapat direalisasikan secara bertahap, sesuai kemampuan dan dukungan yang tersedia.
“Mudah-mudahan semua bisa kita laksanakan sesuai harapan kita semuanya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) Berau akan melakukan simulasi layanan angkutan sekolah pada pertengahan tahun ini, sebagai langkah awal penyediaan transportasi aman bagi pelajar.
Rencana transportasi sekolah ini merupakan upaya menekan penggunaan kendaraan roda dua di kalangan pelajar, karena dinilai berisiko tinggi terhadap kecelakaan lalu lintas.
Bupati memastikan arah perencanaan program transportasi daerah ke depan mulai difokuskan pada penguatan layanan angkutan pelajar dan pengembangan sistem transportasi publik terpadu.
Hal tersebut dituangkan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2027, Perubahan Renja 2026, serta Rencana Strategis (Renstra) Dishub Berau 2025–2029 yang telah mengarah pada program 8 Plus.
Salah satu fokus utama dalam perencanaan tersebut adalah penyediaan bantuan angkutan bagi pelajar dan mahasiswa, serta pengembangan sistem transportasi publik terpadu bertajuk Trans Berau yang akan dilaksanakan secara bertahap.
“Kebijakan ini penting untuk menjawab persoalan keselamatan berlalu lintas, khususnya di kalangan pelajar,” katanya.
Sri Juniarsih juga menyoroti masih banyaknya pelajar di Berau yang menggunakan kendaraan roda dua untuk berangkat dan pulang sekolah. Kondisi ini dinilai sangat berisiko dan berpotensi tinggi menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
Ia menilai penyediaan angkutan pelajar menjadi langkah konkret pemerintah daerah untuk mengurangi risiko tersebut.
“Saya lihat masih banyak pelajar yang menggunakan roda dua untuk ke sekolah. Itu sangat berbahaya dan berpotensi kecelakaan,” ungkapnya. (sen/sam)
Editor : Nurismi