BERAU POST - Bupati Berau, Sri Juniarsih, menemui Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, di Jakarta belum lama ini.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Sri Juniarsih didampingi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Berau.
Sejumlah kondisi, kebutuhan, serta potensi pengembangan sektor perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Berau turut disampaikan.
Sri Juniarsih, mengatakan, pemenuhan hunian layak merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang perlu terus mendapat perhatian.
Karena itu, Pemkab Berau berupaya memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat agar kebutuhan perumahan masyarakat dapat ditangani secara bertahap.
“Kami terus mendorong pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat melalui penguatan sinergi dengan pemerintah pusat,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi geografis Berau dengan wilayah yang luas menjadi salah satu tantangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk sektor perumahan.
Di sisi lain, masih terdapat kebutuhan masyarakat yang belum seluruhnya dapat tertangani melalui kemampuan pemerintah daerah.
Untuk itu, dukungan pemerintah pusat dinilai penting, agar program pembangunan dan peningkatan kualitas hunian dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
“Kami berupaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk penyediaan hunian yang layak. Namun luasnya wilayah dan masih adanya kebutuhan masyarakat yang belum seluruhnya dapat tertangani membuat dukungan pemerintah pusat menjadi penting,” jelasnya.
Sri Juniarsih menambahkan, dalam pertemuan tersebut pihaknya juga menyampaikan sejumlah kebutuhan terkait pembangunan maupun peningkatan kualitas rumah masyarakat.
Selain itu, pengembangan kawasan permukiman juga menjadi bagian yang dibahas dalam pertemuan dengan Wamen PKP.
Langkah tersebut diharapkan dapat membuka peluang dukungan program dari pemerintah pusat yang dapat diselaraskan dengan kebutuhan pembangunan di Berau.
“Kami juga sampaikan termasuk kebutuhan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah masyarakat serta pengembangan kawasan permukiman,” katanya.
Sri Juniarsih berharap komunikasi dan sinergi yang dibangun bersama Kementerian PKP dapat memberikan perhatian terhadap kebutuhan perumahan di Kabupaten Berau.
Dukungan tersebut diharapkan mampu mempercepat upaya pemerintah daerah dalam menyediakan hunian yang layak dan meningkatkan kualitas kawasan permukiman masyarakat.
“Harapan kita tentunya apa yang menjadi kebutuhan masyarakat bisa mendapatkan perhatian dan dukungan, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat Kabupaten Berau,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Berau, Mulyadi, mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Pertemuan tersebut salah satunya untuk membahas usulan bantuan pembangunan RTLH yang diajukan Pemkab Berau.
“Kita dalam waktu dekat audiensi dengan Kemen PKP,” ujarnya.
Dalam usulan tersebut, sebanyak 370 unit bantuan diharapkan dapat direalisasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung masyarakat yang masih menempati rumah dengan kondisi tidak layak huni.
Selain mengandalkan dukungan pemerintah pusat, Pemkab Berau juga mengalokasikan anggaran melalui APBD murni untuk program RTLH. Dari 110 unit yang dianggarkan tahun ini, sebanyak 100 unit telah dikerjakan.
“Dari APBD murni Berau 110, yang kita kerjakan 100,” jelas Mulyadi.
Sementara itu, masih terdapat 10 unit yang belum dapat dikerjakan. Disperkim Berau akan terus mengupayakan penyelesaian program tersebut agar seluruh alokasi yang telah direncanakan dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat.
Program RTLH menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang lebih aman dan layak.
Selain pembangunan baru, bantuan juga dapat diarahkan untuk memperbaiki bagian rumah yang mengalami kerusakan sehingga memenuhi standar kelayakan hunian.
Mulyadi menambahkan, audiensi dengan Kementerian PKP menjadi bagian dari koordinasi pemerintah daerah untuk memastikan usulan bantuan dari APBN dapat memperoleh dukungan.
Dengan tambahan bantuan dari pusat, cakupan masyarakat yang mendapatkan intervensi perbaikan maupun pembangunan rumah diharapkan semakin luas. (sen/sam)
Editor : Nurismi