BERAU POST – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau merespons arahan Bupati Berau, Sri Juniarsih, terkait penggunaan speargun atau alat berburu ikan di kawasan laut Berau.
Penggunaan speargun khususnya yang tidak berizin dan berpotensi mengganggu ekosistem biota laut, menjadi perhatian pemerintah daerah.
Kepala Disbudpar Berau, Yudha Budisantosa, mengatakan, arahan tersebut disampaikan Bupati setelah menerima informasi mengenai aktivitas penggunaan speargun di wilayah Maratua Jumat (18/9) lalu.
Menindaklanjuti informasi tersebut, Bupati langsung menginstruksikan Disbudpar untuk menyusun imbauan kepada pelaku usaha wisata bahari serta pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan wisatawan.
“Bupati menerima informasi terkait speargun di Maratua dan langsung memerintahkan kami membuat imbauan,” kata Yudha Minggu (20/9).
Imbauan tersebut ditujukan kepada pemilik dan pengelola resor, dive center, guide, dive guide, serta pihak terkait lainnya.
Mereka diminta tidak mengakomodasi, memfasilitasi, menawarkan maupun mendampingi kegiatan spearfishing atau aktivitas menembak dan berburu ikan bagi wisatawan maupun pengunjung.
Selain itu, pengelola wisata bahari juga diminta tidak menyediakan peralatan, kapal, maupun paket wisata yang mendukung kegiatan spearfishing.
Menurut Yudha, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga kelestarian ekosistem laut dan sumber daya ikan, sekaligus mempertahankan Berau sebagai destinasi wisata bahari yang berkelanjutan.
Dalam imbauan itu, pelaku usaha wisata juga diminta aktif memberikan edukasi kepada wisatawan mengenai pentingnya menjaga terumbu karang, ikan, serta seluruh ekosistem bawah laut.
Pengelola juga diminta segera menghentikan kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan laut maupun menangkap jenis ikan yang dilindungi. “Imbauan ini disampaikan kepada resor, dive center, guide, dive guide, dan pihak terkait,” ujarnya.
Disbudpar berharap seluruh pelaku usaha wisata bahari dapat mendukung upaya tersebut. Sebab aktivitas wisata di laut tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi daya tarik utama wisata bahari Berau.
Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya menjaga citra Berau sebagai destinasi wisata bahari berkelanjutan. Keindahan bawah laut Berau dinilai sebagai aset bersama yang harus dijaga untuk generasi sekarang maupun mendatang.
“Menjaga laut Berau, menjaga ikan dan ekosistemnya,” demikian salah satu penekanan dalam imbauan tersebut.
Dengan adanya arahan itu, pelaku wisata bahari diharapkan dapat memastikan setiap aktivitas wisata tidak mengorbankan kelestarian lingkungan.
Pengawasan dan edukasi kepada wisatawan juga menjadi bagian penting untuk menjaga kawasan laut Berau tetap menjadi destinasi wisata yang berkelanjutan.
Sebelumnya Bupati Berau, Sri Juniarsih, mengecam keras tindakan yang dapat merusak ekosistem laut di wilayah Kabupaten Berau, khususnya kawasan perairan Maratua.
Penggunaan alat maupun cara penangkapan ikan yang merusak dinilai tidak hanya mengancam keberlangsungan biota laut, tetapi juga dapat berdampak terhadap potensi wisata bahari.
Sri Juniarsih menegaskan, seluruh tindakan yang berpotensi merusak ekosistem laut tidak dapat dibenarkan, termasuk penggunaan speargun secara tidak bertanggung jawab, racun maupun bom ikan.
“Kami kecam semua tindakan yang merusak laut Maratua,” tegasnya.
Menurutnya, kawasan laut Maratua memiliki kekayaan ekosistem yang perlu dijaga secara bersama-sama. Pemanfaatan sumber daya laut untuk kepentingan pribadi tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan keberlangsungan lingkungan.
“Jangan rusak ekosistem laut Maratua untuk kepentingan pribadi,” ujarnya.
Karena itu, Bupati meminta pengawasan terhadap aktivitas di perairan Berau, terutama kawasan yang memiliki ekosistem penting, terus diperketat.
Pengawasan dinilai penting untuk mencegah terjadinya praktik penangkapan ikan maupun aktivitas lain yang berpotensi merusak lingkungan.
Sri Juniarsih juga meminta setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran diberikan tindakan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, upaya perlindungan laut membutuhkan konsistensi penegakan aturan, sehingga tidak ada ruang bagi aktivitas yang merusak ekosistem.
“Siapapun yang terbukti melanggar ditindak tegas,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga kawasan laut Berau. Partisipasi masyarakat dinilai memiliki peran penting, mengingat aktivitas di wilayah pesisir dan laut berlangsung cukup luas serta melibatkan berbagai kelompok.
Bupati mengajak masyarakat Berau ikut mengawasi kondisi perairan di daerahnya. Ajakan tersebut juga ditujukan kepada para pelaku wisata dan komunitas penyelam yang banyak beraktivitas di kawasan laut Berau. “Mari ikut serta mengawasi,” ajaknya. (sen/sam)
Editor : Nurismi