BERAU POST — Dinas Pangan Berau harap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terhubung langsung dengan produsen bahan pangan, hal itu untuk menjaga kebutuhan bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG) tanpa mengganggu ketersediaan dan harga pangan di pasar.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pangan Berau, Tenteram Rahayu, mengatakan, penguatan pasokan perlu dilakukan dari sisi hulu.
Apalagi SPPG memiliki standar kebutuhan bahan pangan yang harus disesuaikan dengan kemampuan produksi di daerah.
Tidak semua kebutuhan SPPG dapat dipenuhi dari produksi lokal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh karakteristik Kabupaten Berau yang memiliki komoditas dan kondisi lahan berbeda-beda, sementara sebagian wilayah juga didominasi aktivitas perkebunan dan pertambangan.
Dalam evaluasi sebelumnya, Dinas Pangan juga menemukan sejumlah bahan pangan lokal yang belum selalu sesuai dengan kebutuhan SPPG.
“Beberapa jenis sayuran dinilai memiliki risiko lebih cepat rusak, sementara komoditas seperti kacang panjang juga perlu mendapat perhatian dari sisi kualitas dan keamanan pangan,” katanya kemarin (17/9).
Ia mengatakan, kondisi tersebut perlu dijembatani dengan menyelaraskan kebutuhan SPPG dengan kemampuan produsen di tingkat lokal.
Di sisi lain, Dinas Pangan menilai keterlibatan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) dapat menjadi bagian dari rantai pasok program MBG.
Menurutnya, potensi usaha di kampung perlu diberi ruang untuk berkembang melalui kebutuhan bahan pangan SPPG.
“BUMK yang telah mampu memproduksi dan memenuhi standar pasokan perlu didorong agar dapat mengambil bagian dalam penyediaan bahan baku,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan mengenai standar kebutuhan dan harga bahan pangan yang diterapkan SPPG, agar produsen lokal memiliki gambaran yang jelas mengenai spesifikasi produk maupun kemampuan anggaran dalam pengadaan.
“Jangan sampai produk lokal justru harganya tidak masuk dalam budget SPPG,” ujarnya.Tentunya program MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan bagi pelajar, tetapi juga membuka peluang bagi kampung untuk mengembangkan produksi dan usaha berbasis potensi lokal.
Sementara itu, Kabid Keamanan Pangan Dinas Pangan Berau, Sumarsono, menambahkan, kebutuhan bahan baku SPPG perlu dipenuhi melalui jalur pasokan yang tidak bergantung pada pasar umum. Pasar tentu saja tetap harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas.
“Kami ingin supaya suplai di SPPG ini dari produsen langsung,” katanya.
Kekhawatiran muncul apabila SPPG mengambil sebagian besar kebutuhan bahan bakunya dari pasar. Yang akan berpotensi mengurangi pasokan untuk masyarakat, terutama jika kebutuhan SPPG meningkat.
Karena itu, keterhubungan antara SPPG dan produsen dinilai dapat membantu memisahkan jalur pasokan untuk kebutuhan program MBG dengan kebutuhan konsumsi masyarakat. (aja/sam)
Editor : Nurismi