BERAU POST — Kebijakan efisiensi anggaran berupa pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD) turut berdampak terhadap pembiayaan pembangunan di Kabupaten Berau. Penyesuaian tersebut salah satunya berimbas pada Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk 2026.
Bupati Berau, Sri Juniarsih, mengatakan, ADK tahun depan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 320 miliar, sementara pada 2026 hanya Rp 145 miliar.
Penurunan alokasi itu merupakan bagian dari penyesuaian pembiayaan agenda pembangunan daerah akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Meski begitu, pembangunan kampung tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Dari total 100 kampung yang ada di Kabupaten Berau, saat ini 22 kampung berstatus mandiri, 48 kampung masuk kategori maju, dan 30 kampung masih berstatus berkembang.
Selain dukungan dari anggaran daerah, pemerintah juga melihat adanya potensi sumber pendanaan lain yang dapat membantu menopang perekonomian kampung.
Sri Juniarsih menyebut, sebanyak 77 dari 100 kampung di Berau terdata mendapatkan dana karbon dari skema perhutanan sosial. Dana tersebut mencapai Rp 349 juta per tahun.
“Keberadaan dana karbon tersebut diharapkan dapat menjadi sumber tambahan bagi kampung untuk memperkuat perekonomian masyarakat,” terangnya.
Dengan begitu, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung tetap dapat berjalan di tengah penyesuaian anggaran daerah.
Dirinya berharap berbagai sumber pendanaan yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk mendukung kemandirian kampung, sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan di tingkat kampung.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Tenteram Rahayu, mengatakan, terdapat beberapa visi dan misi daerah yang memang didanai melalui ADK sehingga harus dilakukan penyesuaian.
“Kalau ADK, ada beberapa visi misi Pemkab Berau yang memang didanai oleh ADK, itu akan kita rasionalisasi,” ujarnya.
Ia menyebut, total ADK berada di kisaran Rp 145 miliar dengan tidak ada lagi kampung yang menerima di bawah Rp 1 miliar dan sebagian bahkan mencapai Rp 2 miliar.
Namun, besaran itu tetap harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. “Kami minta kampung harus bisa merasionalisasi anggaran, sama seperti yang dilakukan OPD,” katanya.
Rasionalisasi itu dilakukan hampir di semua komponen belanja. Biaya konsumsi, biaya cetak, hingga perjalanan dinas ikut dipangkas.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi suatu keharusan. Jika tidak dilakukan rasionalisasi, maka banyak kegiatan yang pembiayaannya tidak bisa dilaksanakan sama sekali. Dampak penyesuaian anggaran juga terasa pada beberapa program bantuan sosial di kampung.
Salah satunya adalah santunan kemiskinan yang sebelumnya didanai melalui ADK sebesar Rp 500 ribu per bulan.
Kini, nilai tersebut diturunkan menjadi Rp 300 ribu per bulan. Karena dari APBN juga ada bantuan langsung tunai sebesar Rp 300 ribu.
Selain itu, pembiayaan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) juga ikut dikurangi. Pengurangan ini mau tidak mau harus dilakukan agar seluruh program tetap bisa tercover meskipun dengan nilai yang lebih kecil.
“Pembiayaan PAUD juga kami kurangi supaya semua program tetap bisa tercover,” ujarnya.
Tidak hanya itu, insentif kader posyandu juga ikut dirasionalisasi. Begitu pula dengan perayaan hari jadi kampung maupun hari besar keagamaan juga tidak luput dari penyesuaian, termasuk pembiayaan hadiah dalam berbagai kegiatan nilainya diturunkan.
Meski banyak pos anggaran yang dipotong, ia memastikan seluruh program tetap diupayakan berjalan. Hanya saja, pelaksanaannya harus menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
“Semua InsyaAllah bisa tercover, tapi anggarannya juga diturunkan,” ujarnya.
Tenteram berharap pemerintah kampung dapat memahami kondisi ini dan menyesuaikan perencanaan kegiatan dengan pagu anggaran yang ada. (aja/sam)