BERAU POST – Akses terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi masih menjadi persoalan yang dirasakan nelayan di sejumlah wilayah pesisir Kabupaten Berau.
Kondisi geografis yang membuat jarak menuju fasilitas penyaluran BBM cukup jauh, menjadi salah satu kendala yang terus disampaikan masyarakat kepada wakil rakyat. Persoalan itu kembali mendapat perhatian DPRD Berau.
Anggota Komisi III DPRD Berau, Sa’ga, menyebut, usulan menghadirkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terapung menjadi salah satu aspirasi yang berulang kali diterimanya saat turun menemui masyarakat dalam kegiatan reses.
Seperti di Maratua, Pulau Derawan, hingga Bidukbiduk. Para nelayan berharap pemerintah dapat menghadirkan fasilitas penyaluran BBM yang lebih dekat dengan lokasi aktivitas mereka.
"Masyarakat selalu menanyakan apakah pemerintah bisa membangun SPBU terapung,” ujarnya, Rabu (9/9).
Ia mengatakan, keberadaan fasilitas tersebut dinilai dapat membantu nelayan memperoleh biosolar bersubsidi, tanpa harus menghadapi kendala jarak dan akses menuju titik penyaluran BBM yang tersedia.
Kendati begitu, Sa’ga belum dapat memastikan apakah pembangunan SPBU terapung tersebut memungkinkan untuk direalisasikan. Sebab, usulan itu masih perlu dikaji lebih lanjut, terutama dengan mempertimbangkan ketentuan dan regulasi yang mengatur penyaluran BBM bersubsidi.
Di sisi lain, ia menilai aspirasi tersebut tetap perlu ditindaklanjuti. Karena itu, perlu ada komunikasi dengan pihak terkait agar masyarakat mendapat kejelasan soal kemungkinan pembangunan fasilitas tersebut.
Ia berharap ada jalur komunikasi yang memungkinkan masyarakat menyampaikan langsung persoalannya kepada pihak yang berwenang. Dengan begitu, keluhan nelayan yang disampaikan melalui DPRD bisa segera mendapat tindak lanjut.
“Kalau ada nomor atau kontaknya, mungkin bisa saya hubungkan langsung dengan masyarakat. Jadi apa yang menjadi keluhan masyarakat kepada kami bisa terjawab,” katanya.
Selain persoalan akses, Sa’ga juga menyoroti kendala administratif yang masih dihadapi nelayan dalam mendapatkan biosolar bersubsidi.
Salah satu yang menjadi persoalan adalah kelengkapan surat rekomendasi, serta dokumen pendukung yang diperlukan untuk aktivitas melaut.
Bahkan ada nelayan yang sudah memperoleh rekomendasi dari Dinas Perikanan, tetapi masih harus melengkapi sejumlah persyaratan lain sebelum dapat membeli BBM bersubsidi.
Kondisi itu tentunya perlu menjadi perhatian. Sebab, nelayan yang memang masuk dalam kelompok penerima biosolar subsidi dapat terkendala ketika dokumen yang dipersyaratkan belum seluruhnya terpenuhi.
Untuk itu menurutnya, perlu ada solusi yang dapat mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan ketentuan yang berlaku.
Regulasi tetap harus dijalankan, namun pada saat yang sama mekanisme pemenuhan persyaratan diharapkan tidak menjadi hambatan bagi nelayan yang memang menjadi sasaran penerima BBM bersubsidi.
Sa’ga mengatakan, persoalan akses BBM perlu menjadi perhatian karena wilayah pesisir Berau cukup luas. Di sejumlah daerah, jarak menuju tempat pengisian BBM cukup jauh, padahal bahan bakar menjadi kebutuhan utama nelayan untuk melaut.
Seperti di Kecamatan Talisayan, Batu Putih, dan Bidukbiduk disebut membutuhkan perhatian terkait ketersediaan akses BBM bersubsidi.
Karena itu, usulan penyediaan fasilitas penyaluran BBM yang lebih dekat dengan masyarakat dinilai perlu dibahas bersama pihak-pihak terkait. "Ini yang perlu diperhatikan dan dicarikan solusinya,” tegasnya.
Sebelmnya, DPRD Kabupaten Berau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas persoalan BBM yang terjadi di Berau belakangan ini.
Rapat tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan, salah satunya mendorong adanya penambahan kuota BBM untuk Kabupaten Berau.
Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, mengatakan, peserta rapat sepakat meminta tambahan kuota BBM sekaligus mempertanyakan dasar atau parameter yang digunakan BPH Migas dalam menetapkan kuota BBM untuk Berau.
Untuk 2026, usulan kuota Pertalite dari Berau sebesar 83.201 kiloliter (KL). Namun, kuota yang disetujui sebesar 47.312 KL. Sementara, untuk Biosolar, pemerintah daerah mengusulkan 37.141 KL dan kuota yang disetujui sebesar 25.895 KL.
DPRD Berau juga menyepakati usulan kepada DPR RI dan BPH Migas agar penetapan kuota BBM dapat disesuaikan dengan usulan Pemerintah Daerah. Selain itu, DPRD meminta Pertamina Patra Niaga memenuhi kebutuhan BBM masyarakat di Berau.
Dalam rapat tersebut, DPRD turut menyoroti proses pengisian BBM di setiap SPBU.
“Pihak Jobber diminta lebih transparan dalam proses pengisian dan dapat disaksikan bersama. Penyaluran juga diminta dilakukan secara adil serta berada di bawah pengawasan Pertamina untuk menghindari terjadinya losses,” ujarnya.
Pihaknya juga meminta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop) melakukan tera terhadap meter arus mobil tangki sekurang-kurangnya satu tahun sekali.
Pun pengawasan terhadap penyaluran BBM akan didorong untuk dilakukan secara bersama dengan melibatkan pemerintah daerah, TNI/Polri, kejaksaan dan Pertamina.
Pengawasan terutama diarahkan agar penyaluran BBM bersubsidi dan BBM penugasan dapat tepat sasaran. (aja/sam)
Editor : Nurismi