BERAU POST – Bupati Berau, Sri Juniarsih, melakukan monitoring penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Rabu (9/9).
Monitoring dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM khususnya Pertalite, berjalan sesuai regulasi dan dapat diakses masyarakat secara merata.
Bupati menyambangi SPBU Sambaliung Baru dan SPBU Kilometer Lima untuk melihat langsung proses pembelian BBM oleh masyarakat.
Memastikan setiap kendaraan yang melakukan pembelian Pertalite telah menggunakan barcode sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Penggunaan barcode tersebut dinilai penting, untuk mengendalikan penyaluran sekaligus mencegah pembelian BBM secara berulang oleh pihak-pihak tertentu.
Ia mengatakan, dari hasil pemantauan, masih ditemukan kendaraan yang menjadi perhatian karena diduga dapat melakukan pembelian berulang. Salah satunya kendaraan roda dua dengan kapasitas tangki cukup besar.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian, karena berpotensi dimanfaatkan untuk mendapatkan BBM dalam jumlah lebih banyak dari kebutuhan normal.
“Kalau tidak ada barcode, tidak bisa mengakses BBM pertalite,” tegasnya.
Bupati mengimbau masyarakat ikut menjaga ketertiban penyaluran BBM bersubsidi dengan membeli sesuai kebutuhan.
Ia menilai persoalan BBM tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan kuota, tetapi juga bagaimana penyalurannya dapat diterima secara adil oleh seluruh masyarakat.
“Saya imbau masyarakat berempati menggunakan BBM sesuai kebutuhan,” katanya.
Pemkab Berau lanjutnya, juga terus berkoordinasi dengan TNI, Polri, Satpol PP dan Dinas Perhubungan untuk melakukan pengawasan tidak hanya kepada konsumen, tetapi juga operator SPBU agar tidak terjadi penyimpangan dalam proses penjualan. “Kami memastikan operator tidak bermain,” ujarnya.
Terkait kebutuhan tambahan kuota BBM bersubsidi untuk Berau, Sri Juniarsih memastikan usulan tersebut kembali akan diajukan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Pemkab sebelumnya telah menyampaikan permohonan penambahan kuota, namun rencana tersebut akan kembali diperjuangkan dalam September ini.
Sri Juniarsih menyebut, berapa pun tambahan kuota yang diberikan tidak akan menyelesaikan persoalan apabila penyaluran di lapangan masih dimanfaatkan oleh pengetap.
Ia menyoroti praktik pembelian berulang menggunakan sejumlah barcode. Bahkan disebutkan terdapat kendaraan yang menggunakan hingga enam barcode dan bolak-balik melakukan pengisian. “Itu yang menjadi masalah,” tegasnya.
Karena itu, menurut Sri Juniarsih, pengawasan penyaluran harus diperketat bersamaan dengan upaya mendapatkan tambahan kuota. Ia menilai pemerataan menjadi kunci agar tambahan pasokan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Sebanyak apa pun kuota, kalau penyalurannya tidak merata akan tetap bermasalah,” ujarnya.
Dalam waktu dekat lanjut Bupati, Pemkab Berau akan kembali berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Setelah rangkaian Hari Jadi Kabupaten Berau, Sri Juniarsih berencana mengajukan permohonan audiensi ke Jakarta untuk membahas kebutuhan tambahan kuota BBM bagi daerah. “September ini akan kembali kami usulkan,” katanya.
Sementara Sales Branch Manager Kaltimut III Fuel Pertamina Patra Niaga, Hermawan Bagus, mengatakan, Pertamina juga berupaya memastikan kesinambungan pasokan BBM ke Berau. Selain pasokan dari Samarinda, pengiriman BBM juga dilakukan melalui jalur laut dari Tarakan.
“Kami lakukan pengiriman dari Tarakan menggunakan kapal,” jelas Hermawan.
Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga kesinambungan pasokan, sehingga distribusi BBM ke SPBU tidak kembali terputus.
Pertamina juga menekankan kepada seluruh operator agar melakukan verifikasi kendaraan secara lebih detail ketika melayani pembelian BBM bersubsidi.
“Verifikasi barcode dan kendaraan harus lebih detail,” katanya.
Mengenai pembahasan tambahan kuota dengan BPH Migas, Hermawan, mengatakan pihaknya masih melakukan komunikasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Pertamina Patra Niaga Balikpapan.
Evaluasi tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah persoalan yang terjadi lebih berkaitan dengan besaran kuota atau mekanisme penyaluran di lapangan.
“Kami masih komunikasi dengan Forkopimda,” pungkasnya. (sen/sam)
Editor : Nurismi