BERAU POST – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Berau menyatakan dukungannya terhadap setiap upaya peningkatan konektivitas transportasi yang membuka akses lebih luas bagi Berau.
Termasuk apabila terdapat rencana pengembangan jalur yang menghubungkan Berau dengan wilayah antarprovinsi hingga kawasan Brunei Darussalam.
Kepala Dishub Berau, Rusnan Hefni, mengatakan, pihaknya sejauh ini belum menerima informasi terbaru mengenai rencana tersebut.
Namun, apabila program itu nanti menjadi bagian dari kebijakan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, Dishub Berau siap memberikan dukungan sesuai kewenangannya. “Informasi terbaru belum ada,” ujar Hefni, Rabu (9/9).
Menurutnya, rencana pembukaan konektivitas baru memiliki prospek positif bagi masyarakat. Selain memperluas akses transportasi, keberadaan jalur baru juga dapat mendukung mobilitas orang maupun aktivitas ekonomi antardaerah.
Hefni menjelaskan, kewenangan Dishub Berau saat ini masih berfokus pada sektor transportasi di tingkat kabupaten.
Sementara pengembangan konektivitas yang melibatkan sejumlah daerah atau antarprovinsi lebih banyak menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pusat. “Kalau antarprovinsi lebih condong ke provinsi,” jelasnya.
Kendati demikian, Pemkab Berau tetap menyambut positif apabila rencana tersebut direalisasikan. Terlebih,konektivitas hingga wilayah luar negeri seperti Brunei Darussalam dinilai dapat memberikan manfaat terhadap aksesibilitas Berau. “Kita sangat mendukung kalau ada itu,” katanya.
Selain konektivitas lintas wilayah, Dishub Berau juga mendorong pengembangan infrastruktur jalan yang dapat memangkas waktu perjalanan dari Berau menuju wilayah utara Kalimantan Timur. Salah satu yang menjadi harapan adalah keberlanjutan pembangunan jalan tol.
Hefni mengatakan pembangunan jaringan tol yang saat ini berkembang dari Balikpapan menuju Samarinda dan mulai diarahkan ke Bontang diharapkan dapat diteruskan hingga kawasan utara. “Harapan kita lanjut Bontang ke Berau,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan jaringan tersebut akan menjadi langkah penting dalam memperbaiki aksesibilitas Berau. Pasalnya, perjalanan darat menuju Samarinda saat ini masih membutuhkan waktu cukup lama. “Ke Samarinda bisa 12 sampai 14 jam,” sebutnya.
Dengan konektivitas yang semakin baik, mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta aktivitas ekonomi di wilayah utara Kalimantan Timur diharapkan semakin lancar. “Berau sangat membutuhkan akses yang lebih baik,” tuturnya.
Sebelumnya, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said, mengatakan, pembangunan jalur kereta api merupakan proyek berskala besar yang tidak mudah dibiayai melalui kemampuan anggaran daerah.
Karena itu, pemerintah daerah berharap proyek tersebut dapat ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) agar pendanaannya dapat ditanggung pemerintah pusat.
“Harus ditelaah dulu kewenangannya,” ujarnya Selasa (4/8).
Menurut Said, kondisi fiskal daerah saat ini belum memungkinkan untuk membiayai proyek infrastruktur dengan nilai investasi yang sangat besar seperti pembangunan jaringan kereta api antardaerah.
Oleh sebab itu, dukungan pemerintah pusat menjadi faktor penting apabila rencana tersebut benar-benar akan diwujudkan.
“Kalau proyek besar seperti ini agak sulit mengandalkan anggaran daerah,” katanya.
Ia berharap, apabila pembangunan jalur kereta api Kalimantan masuk dalam daftar PSN, maka proses perencanaan hingga pembiayaannya dapat dilakukan secara terpusat sehingga tidak membebani kemampuan keuangan pemerintah kabupaten. “Kami berharap bisa menjadi proyek strategis nasional,” tegasnya.
Meski belum mengetahui secara pasti apakah Kabupaten Berau akan masuk dalam rute prioritas pembangunan, Said menegaskan bahwa pemerintah daerah pada prinsipnya mendukung pengembangan sistem transportasi yang lebih terintegrasi di Pulau Kalimantan.
Menurutnya, keberadaan jalur kereta api akan memberikan manfaat besar bagi konektivitas antardaerah, distribusi barang, hingga mobilitas masyarakat di masa mendatang. “Kalau dukungan, tentu kami mendukung,” ucapnya. (sen/sam)
Editor : Nurismi