BERAU POST - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Berau mendapat alokasi Biaya Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 1,5 miliar yang secara khusus diarahkan untuk mendukung penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
Kepala Disdamkarmat Berau, Rakhmadi Pasarakan, mengatakan, salah satu kebutuhan yang menjadi prioritas adalah perbaikan unit kendaraan.
Kondisi sejumlah armada yang mengalami kendala teknis dinilai dapat menghambat mobilisasi ketika terjadi kebakaran di sejumlah lokasi secara bersamaan.
Selain perbaikan kendaraan, sebagian anggaran juga akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Ketersediaan BBM menjadi bagian penting dalam mendukung mobilitas armada, mengingat lokasi kebakaran di Berau kerap berada cukup jauh dari pusat kota.
Anggaran tersebut juga akan mendukung pergeseran personel ke sejumlah lokasi yang membutuhkan penanganan. Kebutuhan personel meningkat ketika terjadi karhutla di beberapa titik dalam waktu bersamaan. “Selebihnya untuk pergeseran personel,” katanya.
Ia berharap alokasi BTT tersebut dapat mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun. Namun penggunaan anggaran tetap bergantung pada intensitas kejadian karhutla serta kebutuhan operasional di lapangan. “InsyaAllah cukup,” tuturnya.
Di sisi lain, Rakhmadi mengaku penanganan karhutla masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya belum adanya sistem komando terpadu di tingkat kabupaten, yang dapat mengoordinasikan penanganan ketika kejadian berlangsung dalam skala besar.
“Kendala kita tingkat komando pimpinan di kabupaten belum ada,” ungkapnya.
Kondisi tersebut menjadi tantangan ketika jumlah titik api meningkat secara bersamaan. Dengan keterbatasan armada yang tersedia, Disdamkarmat tidak selalu dapat menangani seluruh lokasi dalam waktu bersamaan. “Jumlah titik api dengan armada kita kurang,” ujarnya.
Karena itu, Rakhmadi berharap dukungan dari berbagai pihak, khususnya perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah rawan karhutla.
Menurutnya, perusahaan semestinya memiliki brigade karhutla yang dapat bergerak cepat membantu penanganan kebakaran di sekitar wilayah operasionalnya.
Ia mencontohkan wilayah Pilanjau yang berdekatan dengan perusahaan besar, maupun kawasan Sukan yang memiliki aktivitas pertambangan. “Perusahaan harusnya punya brigade karhutla,” katanya.
Kendala lain yang dihadapi adalah keterbatasan sumber air. Sejumlah lokasi kebakaran memiliki embung atau sumber air yang cukup jauh dari titik kejadian, sehingga diperlukan armada berkapasitas besar untuk menyuplai air.
Kondisi itu kata Rakhmadi cukup terasa di kawasan Labanan dan sekitarnya. Sebelumnya, penanganan karhutla di kawasan tersebut sempat terbantu oleh dukungan pihak swasta yang menyuplai air. “Belakangan ini sudah tidak suplai lagi,” katanya.
Ia menilai konsistensi dukungan pihak swasta perlu ditingkatkan. Menurutnya, kolaborasi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat menjadi penting untuk memperkuat penanganan karhutla, terutama ketika kejadian berlangsung di banyak titik dan kemampuan armada pemerintah terbatas. “Dukungan pihak swasta perlu ditingkatkan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus memperkuat langkah penaganan karhutla, sekaligus melakukan pembenahan terhadap persoalan kelangkaan BBM yang sempat terjadi beberapa waktu lalu.
Pemkab Berau juga telah menyiapkan anggaran melalui BTT. Persetujuan penggunaan anggaran tersebut telah ditandatangani sebelum dirinya menjalani cuti.
“Berkas persetujuan penggunaan BTT sudah saya tandatangani,” ujar Bupati Berau, Sri Juniarsih belum lama ini.
Anggaran tersebut diarahkan untuk menunjang kebutuhan penanganan karhutla, termasuk logistik, bahan bakar, serta kebutuhan tim yang bertugas di lapangan.
Untuk BPBD Berau, alokasi BTT mencapai Rp 3 miliar. Sementara Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) memperoleh alokasi Rp 1,5 miliar.
Menurut Sri, dukungan anggaran diperlukan agar tim gabungan dapat bergerak secara optimal dalam menghadapi kondisi karhutla yang masih menjadi perhatian. (sen/sam)
Editor : Nurismi