BERAU POST – Musyawarah Daerah (Musda) Ke-XI DPD Partai Golkar Kabupaten Berau masa bakti 2026-2031 menetapkan Syarifatul Sya'diah sebagai Ketua DPD Partai Golkar Berau. Syarifatul terpilih secara aklamasi dalam Musda yang digelar di Hotel Mercure, Rabu (26/8).
Terpilihnya Syarifatul menjadi nahkoda baru Partai Golkar Berau diharapkan mampu memperkuat konsolidasi internal, sekaligus meningkatkan perolehan kursi legislatif pada Pemilu mendatang.
Syarifatul mengatakan, amanah yang diberikan melalui Musda bukan sekadar kemenangan pribadi. Menurutnya, keberhasilan partai merupakan tanggung jawab bersama seluruh kader dan keluarga besar Golkar di Berau.
“Semoga saya bisa amanah dan membawa kesuksesan Golkar,” ujarnya.
Ia juga berharap dapat menjalankan peran sebagai pengayom bagi seluruh kader. Konsolidasi internal akan menjadi salah satu langkah awal setelah pelaksanaan Musda, termasuk menyusun kepengurusan serta program kerja untuk lima tahun mendatang.
“Saya ingin menjadi ibu bagi seluruh kader Golkar di Berau,” katanya.
Syarifatul menegaskan, pihaknya akan terus menggerakkan roda organisasi dengan mengedepankan kerja nyata. Di sisi lain, sebagai bagian dari unsur pemerintahan daerah, Golkar akan tetap mendukung program pemerintah yang dinilai berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Kami bagian dari pemerintah daerah dan akan membersamai programnya,” jelasnya.
Namun, dukungan tersebut bukan berarti Golkar akan kehilangan fungsi kontrol. Jika terdapat kebijakan yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan rakyat, partai akan tetap menyampaikan kritik. “Kalau ada yang tidak sejalan dengan rakyat, tentu kami kritisi,” tegasnya.
Terkait pakta integritas sebagai calon bupati dari Partai Golkar, Syarifatul menyebut dinamika politik masih memungkinkan terjadinya perkembangan. Ia mengaku masih melihat situasi dan kondisi sebelum menentukan langkah lebih jauh.
Meski demikian, Syarifatul menegaskan kesiapannya menjalankan setiap amanah yang diberikan partai. Ia juga membuka ruang komunikasi dengan partai politik lain untuk membangun kerja sama menghadapi agenda politik ke depan. “Kami terbuka dengan partai politik lain,” pungkasnya.
Sementara Sekretaris DPD Partai Golkar Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, mengatakan, kepemimpinan Golkar di tingkat kabupaten dan kota memiliki tanggung jawab politik yang lebih besar.
Salah satu arahan hasil rapat pleno DPD Golkar Kaltim adalah ketua terpilih di daerah wajib diproyeksikan sebagai calon kepala daerah.
“Ketua terpilih kabupaten dan kota wajib menjadi calon kepala daerah,” ungkap Husni.
Menurutnya, apabila ketua partai memiliki inisiatif untuk maju sebagai calon kepala daerah, terdapat konsekuensi organisasi yang harus dipenuhi. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat dukungan partai terhadap figur yang diusung.
"Kalau punya inisiatif untuk tidak jadi calon, wajib mengundurkan diri dari ketua Golkar,” katanya.
Husni juga menargetkan peningkatan perolehan kursi Golkar di DPRD Berau. Setelah sebelumnya pernah meraih enam kursi dan mengalami penurunan, partai menargetkan sedikitnya tujuh kursi pada pemilu berikutnya.
Target tersebut lanjut dia, tidak semata-mata menjadi proyeksi politik di tingkat provinsi. Golkar diarahkan untuk kembali menjadi rumah aspirasi masyarakat dengan membangun kedekatan, serta menghadirkan solusi terhadap berbagai persoalan.
“Kita harus menjadi rumah aspirasi masyarakat,” katanya.
Sementara Syarifatul menyatakan optimistis target peningkatan kursi dapat dicapai melalui konsolidasi yang solid. Menurutnya, keberhasilan partai tidak hanya ditentukan oleh ketua, tetapi merupakan hasil kerja seluruh pengurus, kader, dan anggota fraksi.
“Keberhasilan itu bukan hanya pemimpin, tetapi seluruh pengurus,” tuturnya. (sen/sam)
Editor : Nurismi