BERAU POST – Tidak semua rencana kegiatan pemerintah daerah bisa berjalan dengan porsi anggaran yang sama pada 2027.
Proyeksi APBD Berau yang berada di kisaran Rp 2,4 triliun membuat pemerintah daerah harus kembali memilah program, sembari mencari ruang untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Berau Muhammad Said, mengatakan, kondisi keuangan daerah menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan anggaran tahun depan.
Pemerintah tidak hanya dituntut mengatur belanja, tetapi juga mencari cara agar pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat lebih dioptimalkan.
“Kita fokus pada peningkatan PAD. Kemudian, belanja juga harus diefisienkan. Setelah itu, program prioritas akan kita lihat kembali,” kata Said belum lama ini.
Sebab, keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah harus melihat kembali program yang telah direncanakan. Kegiatan yang tidak masuk dalam kebutuhan utama akan menjadi bagian dari evaluasi, agar belanja daerah dapat menyesuaikan dengan kemampuan keuangan yang tersedia.
Kondisi tersebut juga berkaitan dengan struktur belanja daerah. Salah satu komponen yang cukup besar adalah belanja pegawai.
“Namun efisiensi yang dilakukan tidak serta-merta diarahkan untuk mengurangi hak Aparatur Sipil Negara (ASN),” ungkapnya.
Dirinya memastikan hak pegawai tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Hal itu sejalan dengan komitmen kepala daerah yang telah disampaikan kepada ASN.
“Kita upayakan paling tidak pegawai tetap menerima haknya. Sesuai dengan janji Bupati Berau, untuk tidak dilakukan pemotongan,” ujarnya.
Karena itu, ruang penghematan akan dicari dari pos kegiatan maupun belanja lain yang masih memungkinkan untuk disesuaikan.
Pemerintah daerah akan melihat kembali kebutuhan setiap program, sebelum menentukan besaran anggaran yang dialokasikan.
Pun situasi fiskal seperti ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Berau saja. Daerah lain juga menghadapi kondisi serupa sehingga penyesuaian terhadap belanja menjadi sesuatu yang harus dilakukan.
“Pasti kita menyesuaikan. Kondisi ini bukan hanya di Kabupaten Berau, tetapi di semua daerah juga mengalami hal yang sama,” katanya.
Di tengah keterbatasan tersebut, peningkatan PAD menjadi salah satu perhatian Pemkab Berau. Pihaknya harus memperkuat sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri, sehingga kemampuan pembiayaan pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi penerimaan lainnya.
Namun, peningkatan pendapatan tetap harus diikuti dengan pengendalian belanja. Sebab, tambahan pendapatan tanpa pengaturan belanja yang tepat tidak akan cukup untuk menjawab kebutuhan anggaran yang semakin selektif.
Dalam penyusunan APBD 2027, pemerintah akan mempertimbangkan program yang dampaknya dapat dirasakan langsung masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan program mana yang mendapat prioritas.
Dengan proyeksi anggaran sekitar Rp 2,4 triliun, pihaknya harus menyesuaikan rencana kerja dengan kemampuan fiskal yang ada.
Penataan tersebut menjadi bagian dari persiapan pemerintah daerah menghadapi tahun anggaran 2027. Fokusnya bukan hanya mengurangi pengeluaran, tetapi juga menjaga agar anggaran yang tersedia digunakan untuk kebutuhan yang dinilai paling penting.
“Proses tersebut akan dilakukan dengan kembali menelusuri program-program yang telah disiapkan. Dari sana, pemerintah dapat menentukan skala prioritas sesuai kondisi keuangan daerah,” sebutnya.
Sebelumnya, Bupati Berau Sri Juniarsih, menegaskan komitmennya untuk tetap mempertahankan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN di tengah kondisi fiskal daerah yang mengalami tekanan. Efisiensi anggaran tidak diarahkan pada pengurangan hak pegawai, termasuk TPP yang selama ini diterima ASN.
Komitmen tersebut disampaikan seiring dengan adanya penyesuaian anggaran akibat menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat.
“Pemerintah daerah akan mencari ruang efisiensi dari kegiatan dan belanja lainnya, sehingga hak-hak pegawai tetap dapat dipertahankan,” katanya. (aja/sam)
Editor : Nurismi