BERAU POST – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Berau telah melaksanakan tahapan akhir Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau Tahun 2026.
Tahapan tersebut berupa Presentasi Makalah dan Wawancara Akhir yang diikuti sebanyak 36 peserta. Pelaksanaan seleksi dilakukan oleh Panitia Seleksi (Pansel) yang telah ditetapkan untuk menilai kompetensi dan kapasitas para peserta yang mengikuti proses pengisian JPT Pratama.
Kepala BKPSDM Berau, Jaka Siswanta, mengatakan, seluruh rangkaian Presentasi Makalah dan Wawancara Akhir telah terlaksana dengan baik.
Menurutnya, tahapan tersebut menjadi bagian penting sebelum proses seleksi memasuki tahapan berikutnya. “Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar,” ujarnya.
Setelah seluruh peserta menyelesaikan tahapan akhir tersebut, BKPSDM Berau kemudian menyampaikan data hasil seleksi kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN), melalui tahapan pengawasan dan pengendalian (Wasdal) BKN.
Jaka menjelaskan, penyampaian data kepada Wasdal BKN merupakan bagian dari prosedur yang harus dilalui dalam pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT Pratama. “Data para peserta sudah kami sampaikan kepada Wasdal BKN,” katanya.
Kendati demikian, BKPSDM Berau belum dapat memastikan berapa lama proses verifikasi dan pengawasan akan berlangsung. Pihaknya masih menunggu tindak lanjut atau balasan dari BKN sebelum proses selanjutnya dapat dilakukan.
Ia berharap tahapan di BKN dapat segera diselesaikan, sehingga Pemkab Berau memperoleh hasil atau balasan untuk kemudian melanjutkan proses pengisian jabatan yang dilelang secara terbuka tersebut.
Adapun proses Presentasi Makalah dan Wawancara Akhir dipimpin langsung oleh Tim Pansel. Tim tersebut diketuai Sekretaris Kabupaten Berau, Muhammad Said dengan anggota Maulidiyah, Muhammad Ishak, Muhammad Bayu serta Ibnu Sina Asyari.
Jaka menegaskan, seluruh rangkaian seleksi dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip objektivitas, transparansi, profesionalitas, dan integritas. Prinsip tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan proses pengisian jabatan berlangsung sesuai ketentuan.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau meminta keterlibatan Panitia Seleksi (Pansel) dari unsur Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dalam proses seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama tahun 2026.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said, mengungkapkan, permintaan ini disampaikan menyusul adanya rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang mewajibkan salah satu anggota pansel berasal dari unsur provinsi.
Dijelaskannya, proses seleksi terbuka untuk sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemkab Berau sebenarnya telah memasuki tahap awal.
Namun, tahapan tersebut sempat mengalami penundaan karena menunggu penetapan lengkap susunan pansel sesuai ketentuan terbaru.
“Pendaftaran sudah kami tutup. Memang ada sedikit keterlambatan, ada rekomendasi dari BKN yang meminta salah satu anggota pansel harus berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” ujarnya, belum lama ini.
Adapun jabatan yang dibuka dalam seleksi terbuka JPT Pratama tahun ini meliputi Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Pangan, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A).
Pihaknya telah bersurat kepada Gubernur Kaltim untuk meminta penunjukan salah satu pejabat di lingkungan Pemprov Kaltim sebagai anggota pansel. Agar proses seleksi dapat segera dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami sudah meminta Gubernur Kaltim untuk menunjuk salah satu pejabat di Pemprov Kaltim untuk menjadi pansel. Kalau pansel sudah ditetapkan, baru kita bisa mulai tahapan seleksi berikutnya,” jelasnya.
Tahapan seleksi yang akan dilalui para peserta nantinya meliputi penulisan makalah, presentasi, asesmen, hingga wawancara akhir. Seluruh rangkaian tersebut akan dilakukan secara bertahap dan diawasi oleh pansel yang telah ditetapkan.
Ditegaskannya, proses seleksi terbuka ini tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mendapatkan pejabat terbaik untuk mengisi posisi strategis di lingkungan Pemkab Berau.
“Anggota pansel nanti yang akan menentukan hasil penilaian. Semua rekomendasi akan disusun secara berjenjang, dan penetapan nama akhir tetap kita serahkan kepada Bupati Berau,” ungkapnya. (sen/sam)
Editor : Nurismi