BERAU POST – Keberadaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) di Berau belum sepenuhnya mampu menjadi sumber pendapatan bagi kampung.
Dari 99 BUMK yang telah terbentuk, baru 34 di antaranya tercatat aktif memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Kampung (PAK).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Tenteram Rahayu, mengatakan, kondisi itu menjadi perhatian pihaknya untuk mendorong BUMK agar tidak hanya bertahan dengan usaha yang selama ini dijalankan, tetapi mulai mencari peluang baru yang dapat meningkatkan kinerja bisnisnya.
Diakunya, sebagian besar usaha yang dijalankan BUMK saat ini masih berkutat pada perdagangan dan jasa. Padahal menurutnya, masing-masing kampung memiliki potensi yang bisa dikembangkan menjadi sumber usaha. Salah satu sektor yang kini didorong untuk mulai dilirik adalah pariwisata.
“Ke depan kita upayakan BUMK itu mandiri dan bisa mulai kreatif menggali potensi yang ada,” katanya belum lama ini.
Kemandirian BUMK sebutnya sangat penting, agar keberlangsungan usaha tidak bisa terus bertumpu pada penyertaan modal dari pemerintah kampung. Saat ini, pemerintah kampung masih memberikan dukungan modal dengan nilai rata-rata sekitar Rp 300 juta.
Namun, besaran penyertaan modal itu berbeda-beda setiap tahunnya, bergantung pada pertanggungjawaban dan laporan keuangan BUMK pada tahun sebelumnya.
Kondisi itu tentunya membuat pengembangan usaha menjadi bagian penting dalam mendorong BUMK agar mampu menghasilkan keuntungan secara mandiri.
“Semakin berkembang usahanya, semakin besar pula peluang BUMK memberikan kontribusi kepada kampung,” katanya.
Berdasarkan evaluasi 2025, dari 99 BUMK yang sudah terbentuk, kontribusi terhadap PAK baru datang dari 34 BUMK.
Nilainya pun tidak seragam. Setoran keuntungan yang diberikan kepada kampung tercatat mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 85 juta. Misalnya BUMK Tumbit Dayak, berkontribusi cukup besar dengan nilai Rp 85 juta.
Sesuai aturan, BUMK wajib menyetorkan 30 persen dari keuntungan bersih yang diperoleh untuk mendukung Pendapatan Asli Kampung (PAK).
“Artinya kemampuan BUMK menghasilkan laba menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat pendapatan kampung,” ungkapnya.
Sementara itu, secara kelembagaan pembentukan BUMK di Berau sebenarnya sudah hampir menyeluruh. Hingga evaluasi tahun lalu, BUMK telah terbentuk di 99 kampung. Hanya Kampung Samburakat yang saat itu belum memiliki BUMK.
Selain itu, terdapat 14 BUMK Bersama yang menjadi wadah bagi sejumlah kampung dalam menjalankan dan mengembangkan usaha secara kolektif.
Pihaknya mendorong pengurus BUMK dan pemerintah kampung tidak terpaku pada jenis usaha yang selama ini berjalan. Potensi lokal dinilai perlu digali lebih jauh agar dapat menjadi kegiatan ekonomi yang menghasilkan.
Pariwisata menjadi salah satu sektor yang dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan. Terlebih pengelola BUMK dapat menyesuaikan bentuk usahanya dengan potensi yang tersedia di masing-masing kampung.
Tenteram berharap pengembangan lini usaha baru tersebut secara bertahap dapat memperkuat kemampuan BUMK dalam membiayai operasional dan menghasilkan keuntungan. Dengan begitu, ketergantungan terhadap penyertaan modal pemerintah kampung bisa dikurangi.
“Lewat perluasan usaha ke sektor pariwisata ini, kita berharap ketergantungan modal bisa dikurangi dan BUMK Berau benar-benar menjadi pilar ekonomi yang mandiri,” pungkasnya.
Sebelumnya, Bupati Berau, Sri Juniarsih, menegaskan pentingnya peran aparatur kampung dalam mewujudkan kemandirian desa.
Ia meminta seluruh kampung di Berau untuk serius mengembangkan potensi wilayah masing-masing, salah satunya melalui penguatan BUMK sebagai pilar ekonomi masyarakat.
Sri Juniarsih menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mendorong lahirnya kampung-kampung mandiri dengan memanfaatkan berbagai sektor unggulan lokal. “Setiap kampung harus punya BUMK yang aktif dan produktif,” ujarnya belum lama ini.
Menurutnya, BUMK bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen penting dalam menciptakan kemandirian ekonomi kampung.
Melalui lembaga ini, masyarakat dapat mengelola potensi sumber daya alam dan sosial di sekitarnya menjadi kegiatan ekonomi berkelanjutan. “BUMK harus jadi mesin penggerak ekonomi kampung,” tegasnya. (aja/sam)
Editor : Nurismi