Bupati Berau, Sri Juniarsih, mengatakan, surat permohonan dukungan tersebut telah ditandatangani dan dikirimkan kepada BNPB, serta ditembuskan kepada sejumlah pihak terkait.
“Saya sudah bersurat langsung ke BNPB untuk rekayasa cuaca dan water bombing. Sudah langsung saya tanda tangan suratnya, sudah sampai ke kementerian yang terkait,” ujarnya Kamis (20/8).
Ia pun menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan perhatian terhadap kondisi karhutla di Berau, khususnya BNPB dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Saat ini, BMKG masih melakukan pemantauan terhadap kondisi cuaca untuk melihat peluang pelaksanaan rekayasa cuaca.
Dukungan juga diharapkan untuk pengerahan water bombing, serta penguatan operasional unit pemadamkebakaran (damkar) di lapangan. Pemkab Berau saat ini memiliki 52 unit damkar yang dapat dikerahkan untuk penanganan kebakaran.
Disebutnya, kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) untuk operasional di lapangan juga menjadi perhatian.Optimalisasi Sinergi Antarinstansi Di Tengah Tekanan Fiskal
Bupati Berau Sri Juniarsih, juga menyadari minimnya personel Disdamkarmart di tengah gempuran karhutla saat ini. Sayangnya, rencana penambahan personel untuk memenuhi kebutuhan ideal belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau katahya memilih mengoptimalkan sinergi lintas instansi dalam penanganan kebakaran, termasuk karhutla.
Sebutnya, penambahan personel tentu membutuhkan dukungan anggaran, terutama untuk memenuhi kebutuhan gaji dan berbagai komponen lainnya.
Dengan kondisi keuangan daerah saat ini, Pemkab Berau akunya masih harus mempertimbangkan kemampuan fiskal yang tersedia. “Apakah ada dana untuk menggaji nanti, itu masih dipikirkan,” ujarnya.
Menurut Sri Juniarsih, pemerintah daerah saat ini masih berupaya mempertahankan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN). Kondisi tersebut membuat penambahan personel dalam jumlah besar belum menjadi pilihan utama. “Kalau penambahan rasanya belum bisa,” katanya.
Sebagaimana diketahui, dalam pernyataan Kepala Disdamkarmat sebelumnya menyatakan bahwa kebutuhan personel pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpinnya dinilai masih cukup jauh dari kondisi ideal.
Dengan cakupan wilayah Berau yang luas dan terdiri dari 13 kecamatan, kebutuhan tenaga pemadam menjadi salah satu tantangan dalam memperkuat pelayanan penanggulangan kebakaran.
Namun ditekankan Bupati, keterbatasan tersebut tidak berarti penanganan kebakaran harus berjalan sendiri oleh Disdamkarmat.
Sri Juniarsih mengingatkan pentingnya memperkuat kerja sama lintas sektor agar sumber daya yang dimiliki masing-masing instansi dapat dimanfaatkan secara maksimal. “Kita sekarang kerja sama lintas sektor dulu saja dioptimalkan,” tegasnya.
Dalam penanganan karhutla, Pemkab Berau juga akan memperkuat koordinasi dengan unsur TNI. Bupati menyebut TNI dapat berperan dalam koordinasi sebagai bagian dari satuan tugas penanganan karhutla, sehingga upaya di lapangan dapat dilakukan secara lebih terpadu. “Kita perlu kerja sama dengan TNI sebagai Kasatgas,” jelasnya.
Selain personel dan koordinasi lintas instansi, Pemkab Berau juga menyiapkan opsi dukungan dari pemerintah pusat apabila terjadi karhutla dengan skala penanganan yang membutuhkan peralatan khusus. “Jika nanti keuangan membaik, itu lain cerita,” pungkasnya. (aja/sen/sam)
Editor : Nurismi