BERAU POST – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah perusahaan, untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kabupaten Berau di Ruang Rapat Sangalaki, Sekretariat Kabupaten (Setkab) Berau, Selasa (18/8).
Rapat tersebut membahas dua agenda utama, yakni evaluasi kondisi dan perkembangan kejadian karhutla di Berau, serta koordinasi penanganan dan percepatan pemadaman di sejumlah titik yang masih terdampak.
Bupati Berau, Sri Juniarsih, menyebut, berdasarkan data di Berau menjadi daerah dengan jumlah titik panas terbanyak di Kalimantan Timur yakni mencapai 277 titik. Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemerintah Pusat.
Besarnya kawasan hutan yang dimiliki Berau juga menjadi tantangan tersendiri, karena membuat potensi kebakaran semakin besar dan penanganannya tidak mudah.
“Untuk menangani kondisi yang terjadi saat ini, kami membutuhkan dukungan dari perusahaan,” katanya.
Diaku Bupati, penanganan di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Tim gabungan yang dikerahkan harus menangani kebakaran di beberapa lokasi yang muncul secara bersamaan. Ketika satu titik berhasil ditangani, kebakaran dapat kembali muncul di lokasi lainnya.
Kondisi geografis juga menjadi persoalan. Sejumlah titik api berada cukup jauh dan sulit dijangkau.
Selain keterbatasan sarana dan personel, petugas juga menghadapi kesulitan memperoleh sumber air.
Ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), logistik, serta dukungan peralatan turut menjadi kebutuhan yang harus segera dipenuhi.
Karena itu, Ia meminta keterlibatan sektor swasta diperkuat. Perusahaan yang beroperasi di Berau dinilai memiliki sumber daya yang dapat membantu pemerintah dalam mempercepat penanganan karhutla, khususnya melalui dukungan personel, peralatan maupun logistik.
Diutarakannya, penanganan karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, masyarakat dan media memiliki peran masing-masing dalam menjaga ketangguhan daerah menghadapi bencana.
“Kita rapatkan barisan, tingkatkan kesiapsiagaan untuk tetap hijau, bebas dari bencana, aman dan sejahtera,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan dampak karhutla yang tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Kebakaran dapat merusak ekosistem, mengganggu transportasi, hingga berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia meminta perusahaan tidak hanya terlibat ketika kebakaran terjadi, tetapi juga ikut memperkuat upaya pencegahan. Terlebih pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait larangan membuka lahan dengan cara membakar.
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) pun diminta memastikan komitmen perusahaan terhadap dukungan penanganan karhutla. Dukungan itu diharapkan segera direalisasikan karena kebutuhan di lapangan bersifat mendesak.
“Yang kita perlukan saat ini adalah ketersediaan BBM dan sarana yang dimiliki masing-masing unit. Nanti, sarana akan dibagi sesuai dengan zona yang ada. Komitmen ini sifatnya mendesak, sehingga perlu segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Sri Juniarsih menekankan bahwa penanganan bencana membutuhkan keterlibatan seluruh unsur. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri ketika kejadian berlangsung di banyak lokasi dengan kondisi medan yang berbeda-beda.
“Bencana adalah urusan bersama, bukan hanya pemerintah saja,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau, Masyhadi Muhdi, memaparkan, kendala yang dihadapi dalam penanganan karhutla di antaranya titik api yang jauh dan sulit dijangkau, keterbatasan sarana serta personel, sulitnya memperoleh sumber air, kejadian kebakaran yang berlangsung di beberapa lokasi secara bersamaan, hingga keterbatasan BBM.
Selain itu, dukungan sarana, personel dan logistik dari sektor swasta dinilai masih perlu ditingkatkan. Kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam mencegah terjadinya kebakaran juga menjadi salah satu hal yang perlu diperkuat.
Adapun penanganan karhutla di Berau dibagi menjadi lima zona yakni Gunung Tabur hingga Tanjung Batu, Teluk Bayur hingga Kelay, Labanan hingga Kelay, Tanjung Redeb hingga Kelay, dan Biatan hingga Bidukbiduk.
“Sarana, sumber daya manusia dan peran setiap unsur juga akan dibagi secara fungsional pada setiap posko atau zona,” ucapnya.
Penanggulangan karhutla akan dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi di seluruh wilayah kecamatan. Unsur yang terlibat mencakup BPBD, BMKG, Manggala Agni, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, KPHP, TNI, Polri, pemerintah kecamatan dan kampung, relawan, perusahaan, Basarnas, Masyarakat Peduli Api (MPA), PMI, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Perkebunan serta masyarakat.
“Posko BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta KPHP yang sudah tersedia di kecamatan juga akan dimanfaatkan sebagai posko bersama penanggulangan karhutla,” jelasnya.
Setiap laporan diharapkan memuat waktu kejadian, lokasi, tim yang berada di lapangan serta perkiraan luasan lahan yang terbakar.
Pola pelaporan tersebut juga diharapkan membantu koordinasi penanganan sekaligus mendukung proses penegakan hukum apabila ditemukan adanya pelanggaran.
Pada Selasa (18/8) lalu Forkopimda juga melakukan kunjungan lapangan untuk melihat secara langsung kondisi dan dampak karhutla yang terjadi.
Tentunya kemungkinan dampak kebakaran dan asap terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Kalimarau menjadi perhatian khusus. (aja/sam)
Editor : Nurismi