BERAU POST – Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Berau masih menghadapi kekurangan personel untuk memberikan pelayanan kebakaran di 13 kecamatan.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri di tengah meningkatnya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Selain keterbatasan personel, dukungan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan dan peralatan pemadam menjadi salah satu kendala yang dihadapi di lapangan.
Komandan Regu Posko Sektor Labanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Berau, Dwi Susilo, mengatakan, keterbatasan anggaran membuat kebutuhan operasional penanganan karhutla belum sepenuhnya dapat ditanggung pemerintah daerah. “Anggaran kami untuk pemadaman permukiman,” ujarnya belum lama ini.
Menurutnya, kebutuhan penanganan karhutla berbeda karena lokasi kebakaran umumnya berada jauh dari permukiman. Mobilisasi kendaraan menuju lokasi membutuhkan dukungan BBM yang cukup banyak, agar proses pemadaman dapat berjalan maksimal.
Karena itu ia mendorong perusahaan, dunia usaha, dan pemilik lahan di wilayah rawan kebakaran turut memberikan dukungan. Kolaborasi dinilai penting agar penanganan karhutla tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah. “Kalau perusahaan lain ikut bergabung, tentu sangat membantu,” katanya.
Di sisi lain, keterbatasan personel juga menjadi persoalan. Dwi menyebut dirinya menjadi satu-satunya petugas pemerintah daerah yang ditempatkan di Posko Sektor Labanan.
Bahkan sektor Labanan dan Kelay hanya memiliki satu petugas pemerintah daerah. “Saya sendirian petugas pemerintah daerah di sini,” ungkapnya.
Dalam menjalankan tugas, petugas dibantu relawan dari masyarakat. Namun, ketersediaan relawan tidak selalu sama karena mereka memiliki pekerjaan masing-masing.
Kondisi tersebut membuat penguatan kolaborasi menjadi kebutuhan penting, terutama ketika potensi karhutla meningkat. Dukungan BBM, kendaraan, logistik, personel, serta keterlibatan perusahaan diperlukan untuk mempercepat respons terhadap kebakaran di lapangan.
Terpisah, Kepala Disdamkarmat Berau, Rakhmadi Pasarakan, mengatakan, jumlah personel yang tersedia saat ini masih jauh dari kebutuhan ideal.
Berdasarkan perhitungan organisasi, setidaknya diperlukan 460 personel untuk mendukung pelayanan pemadaman di seluruh wilayah Berau. “Saat ini baru 98,” ujarnya Selasa (18/8).
Rakhmadi mengatakan, penambahan personel akan kembali diusulkan dalam perencanaan anggaran 2027. Menurutnya, kebutuhan tersebut semakin terasa ketika petugas harus menghadapi peningkatan kejadian karhutla secara bersamaan. “Dengan kondisi sekarang, secara ideal kami tidak sanggup,” katanya.
Selain persoalan personel, sejumlah unit kendaraan pemadam juga mengalami kendala sehingga tidak seluruh armada dapat dioperasikan secara maksimal.
Disdamkarmat telah mengalokasikan anggaran tambahan melalui perubahan anggaran, namun dukungan tersebut masih dirasa belum mencukupi menghadapi masifnya karhutla.
Dalam kondisi tersebut, Rakhmadi menyebut seluruh personel tetap dikerahkan, termasuk pegawai yang bertugas di bagian administrasi. “Staf admin juga ikut membantu,” ungkapnya.
Ia berharap penanganan karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Dengan banyaknya hotspot yang terpantau, perusahaan diminta memastikan tidak terdapat titik api di wilayah operasional masing-masing.
“Kami harap seluruh stakeholder bergerak,” tegasnya.
Kesadaran juga diharapkan dibangun hingga tingkat kecamatan dan RT untuk memantau serta segera melaporkan potensi titik api. (sen/sam)
Editor : Nurismi