BERAU POST – Pemerintah Kabupaten Berau masih menunggu kepastian terkait penyaluran Transfer ke Daerah (TKD), setelah pertemuan koordinasi antara Gubernur Kalimantan Timur dan seluruh kepala daerah di Kaltim yang salah satunya membahas kondisi pengelolaan keuangan daerah.
Bupati Berau Sri Juniarsih Mas mengatakan, dalam pertemuan tersebut turut dibahas mengenai TKD yang menjadi salah satu komponen penting dalam mendukung kemampuan fiskal pemerintah daerah. Namun, terkait kepastian waktu maupun besaran penyalurannya, pemerintah daerah masih harus menunggu proses dari pemerintah pusat.
Menurutnya, memang terdapat tenggat waktu dalam proses tersebut. Namun, pemerintah daerah tidak dapat menentukan sendiri target penyaluran karena tetap bergantung pada kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Ada tenggatnya, tapi kita tidak bisa menentukan target,” ujarnya.
Sri Juniarsih mengatakan, pemerintah daerah pada prinsipnya akan mengikuti proses yang berjalan. Pemkab Berau juga masih menunggu perkembangan lebih lanjut terkait kebijakan dan kemampuan pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan TKD bagi daerah.
“Ini tergantung kemampuan APBN nanti,” katanya.
Ia berharap proses pembahasan dan penentuan kebijakan terkait TKD dapat segera memberikan kepastian bagi pemerintah daerah. Kejelasan tersebut dinilai penting agar daerah dapat menyusun langkah pengelolaan keuangan, serta menyesuaikan pelaksanaan program pembangunan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
“Kami berharap segera mendapat titik terang,” tuturnya.
Sebelumnya, seluruh kepala daerah di Kaltim menghadiri rapat koordinasi pengelolaan keuangan daerah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Timur di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, beberapa waktu lalu.
Rapat yang mengangkat tema optimalisasi pendapatan daerah tersebut dipimpin Gubernur Rudy Mas’ud didampingi Wakil Gubernur Seno Aji.
Dalam arahannya, Rudy Mas’ud menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menghadapi tantangan fiskal.
Menurutnya, APBD harus menjadi instrumen utama untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota adalah satu tim,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh kepala daerah mempercepat transformasi digital guna mengoptimalkan pendapatan daerah melalui penguatan koordinasi, integrasi data, harmonisasi kebijakan, serta optimalisasi pajak dan retribusi daerah.
Pada kesempatan itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih menyampaikan harapannya agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat membantu mengomunikasikan kepada pemerintah pusat, terkait pencairan dana kurang salur transfer keuangan daerah yang hingga pertengahan 2026 masih dinantikan sejumlah kabupaten dan kota, termasuk Berau.
“Kami berharap dapat dibantu mengomunikasikan ke pemerintah pusat,” katanya.
Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Sri Juniarsih memastikan pembangunan di Kabupaten Berau tetap berjalan dengan mengutamakan program prioritas.
Ia juga menegaskan tidak akan ada pemangkasan tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparatur sipil negara maupun di lingkungan Pemkab Berau.
“Kami tetap berupaya memberikan yang terbaik,” tegasnya. (sen/udi)
Editor : Nurismi