BERAU POST – Pemerintah Kabupaten Berau menyambut positif rencana proyeksi pembangunan jalur kereta api di Pulau Kalimantan yang dirancang menghubungkan berbagai daerah.
Meski demikian, Pemkab Berau menilai proyek tersebut membutuhkan kajian lebih lanjut, terutama terkait kewenangan pemerintah daerah serta skema pembiayaan yang memungkinkan untuk direalisasikan.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said, mengatakan, pembangunan jalur kereta api merupakan proyek berskala besar yang tidak mudah dibiayai melalui kemampuan anggaran daerah.
Karena itu, pemerintah daerah berharap proyek tersebut dapat ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) agar pendanaannya dapat ditanggung pemerintah pusat.
“Harus ditelaah dulu kewenangannya,” ujarnya Selasa (4/8).
Menurut Said, kondisi fiskal daerah saat ini belum memungkinkan untuk membiayai proyek infrastruktur dengan nilai investasi yang sangat besar seperti pembangunan jaringan kereta api antardaerah.
Oleh sebab itu, dukungan pemerintah pusat menjadi faktor penting apabila rencana tersebut benar-benar akan diwujudkan.
Diharapkannya, apabila pembangunan jalur kereta api Kalimantan masuk dalam daftar PSN, maka proses perencanaan hingga pembiayaannya dapat dilakukan secara terpusat sehingga tidak membebani kemampuan keuangan pemerintah kabupaten.
Meski belum mengetahui secara pasti apakah Berau akan masuk dalam rute prioritas pembangunan, Said menegaskan bahwa pemerintah daerah pada prinsipnya mendukung pengembangan sistem transportasi yang lebih terintegrasi di Pulau Kalimantan.
Menurutnya, keberadaan jalur kereta api akan memberikan manfaat besar bagi konektivitas antardaerah, distribusi barang, hingga mobilitas masyarakat di masa mendatang. “Kalau dukungan, tentu kami mendukung,” ucapnya.
Namun demikian, ia juga mengingatkan agar pemerintah pusat tidak mengesampingkan kebutuhan infrastruktur dasar yang saat ini masih menjadi perhatian masyarakat, khususnya peningkatan kualitas jalan nasional yang melintasi wilayah Berau.
Said berharap pembangunan jalan nasional tetap menjadi prioritas bersamaan dengan wacana pengembangan moda transportasi baru seperti kereta api.
Menurutnya, kondisi jalan yang baik masih menjadi kebutuhan utama untuk mendukung aktivitas ekonomi, distribusi logistik, serta pelayanan kepada masyarakat. “Kami berharap jalan nasional juga dibenahi,” katanya.
Ia menambahkan, apabila pembangunan jalur kereta api nantinya direalisasikan dan Berau termasuk dalam lintasan yang diprioritaskan, pemerintah daerah siap memberikan dukungan sesuai kewenangan yang dimiliki.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, proyek tersebut diharapkan mampu memperkuat konektivitas Kalimantan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Berau.
Sebelumnya, dilansir dari Kaltim Post, Instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mulai menyiapkan pembangunan Kereta Api Trans Kalimantan disambut optimistis Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Pemprov menilai peluang Kaltim menjadi salah satu daerah prioritas semakin terbuka, terutama dengan keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang membutuhkan konektivitas antarkawasan.
Pemprov Kaltim menyebut telah lebih dahulu menyiapkan landasan pengembangan jaringan rel melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 60 Tahun 2025 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Kalimantan Timur.
Arahan Presiden Prabowo disampaikan saat meresmikan renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya Stasiun Semarang Tawang, Jawa Tengah, Kamis (30/7).
Dalam kesempatan itu, Presiden meminta PT Kereta Api Indonesia (Persero) bersama Kementerian Perhubungan tidak hanya fokus menyelesaikan proyek Trans Sumatra Railway, tetapi juga mulai menyiapkan jaringan kereta api lintas Kalimantan.
"Habis Trans Sumatra, nanti Trans Kalimantan. Kalau bisa bersamaan, kita mulai," ujar Prabowo.
Kepala Dinas Perhubungan Kaltim, Yusliando, mengatakan, rencana pembangunan kereta api di Kalimantan bukan isu baru.
Pemerintah daerah telah menyusun Rencana Induk Perkeretaapian yang kemudian ditetapkan melalui pergub sebagai pedoman pengembangan jaringan rel di daerah.
"Kami sudah membuat pergub terkait Rencana Induk Perkeretaapian. Saat ini pemerintah pusat juga sedang melakukan review terhadap Rencana Induk Perkeretaapian Nasional. Di dalamnya tentu ada rencana pengembangan jaringan kereta api di Pulau Kalimantan," ujarnya kepada Kaltim Post, Jumat (31/7).
Menurut Yusliando, berbagai inisiatif pembangunan jalur kereta api di Kalimantan telah muncul sejak lama. Sejumlah pihak swasta pernah mengajukan rencana pembangunan rel untuk mendukung angkutan logistik, tetapi hingga kini belum terealisasi.
"Kalau berbicara inisiasi swasta, PT Gunung Bayan juga pernah merencanakan pembangunan jalur kereta api. Kita lihat bagaimana realisasinya nanti. Yang jelas sekarang terlihat pemerintah pusat mulai menyusun perencanaan yang lebih konkret," katanya.
Ia menilai peluang Kaltim menjadi salah satu daerah prioritas cukup besar karena keberadaan IKN. Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud, lanjut dia, juga telah meminta seluruh perangkat daerah terkait mencermati perkembangan rencana tersebut dan aktif memantau setiap tahapan yang dilakukan pemerintah pusat.
"Kami optimistis Kaltim akan menjadi salah satu daerah yang diprioritaskan karena adanya IKN. Kemungkinan akan ada trase-trase tertentu yang mendukung konektivitas menuju IKN," ujarnya.
Rencana pembangunan jaringan kereta api di Kalimantan sendiri telah tercantum dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas).
Pemerintah menargetkan pembangunan jaringan rel sepanjang 2.772 kilometer hingga 2045 sebagai bagian dari pengembangan sistem perkeretaapian nasional.
Proyek tersebut dirancang untuk memperkuat konektivitas antardaerah, memperlancar distribusi logistik, sekaligus mendukung pengembangan kawasan IKN. Skema pembangunannya direncanakan melalui investasi swasta tanpa mengandalkan pembiayaan APBN.
Berdasarkan dokumen Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, konsep Trans Kalimantan mencakup sejumlah koridor utama yang menghubungkan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, hingga Kalimantan Utara. Sejumlah ruas bahkan telah memiliki studi kelayakan dan trase sejak sekitar satu dekade lalu. (sen/sam)
Editor : Nurismi