BERAU POST – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Berau segera melakukan penanganan terhadap ruas Jalan Poros Pegat Bukur yang amblas.
Perbaikan akan dilakukan menggunakan dengan metode geotekstil dan pancangan, sebagai solusi tahap awal agar kondisi jalan kembali aman dan nyaman dilalui masyarakat.
Saat ini, proses persiapan telah dilakukan dengan menempatkan alat berat di lokasi. DPUPR tinggal menunggu kedatangan material yang akan digunakan sebagai pancangan sebelum pekerjaan fisik dimulai.
Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan DPUPR Berau, Junaidi, mengatakan, peralatan utama telah disiagakan untuk mempercepat proses penanganan begitu material tiba. “Alat berat sudah standby di lokasi,” ujarnya.
Menurutnya, metode geotekstil dan pancangan dipilih karena dinilai efektif untuk pelebaran badan jalan dan memperkuat struktur tanah pada titik jalan yang mengalami penurunan.
Penanganan tersebut juga menjadi solusi sementara sebelum dilakukan perbaikan permanen pada masa mendatang. “Penanganan menggunakan geotekstil,” katanya.
Dijelaskan juga bahwa penanganan longsoran Jalan Poros Pegat Bukur merupakan bagian dari kegiatan penanganan jalan di Kampung Inaran dan Kampung Bena Baru yang tahun ini mendapat alokasi anggaran peningkatan jalan, di mana akses yang nantinya dilalui peralatan-peralatan pendukung pekerjaan akan melalui ruas Jalan Poros Pegat Bukur.
Selain menyiapkan pekerjaan teknis, DPUPR juga terus berkoordinasi dan bersosialisasi dengan pemerintah kampung dan pihak kecamatan setempat.
Langkah tersebut dilakukan agar informasi mengenai pelaksanaan pekerjaan dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
“Kami berkoordinasi dengan pemerintah kampung dan kecamatan,” jelasnya.
Koordinasi itu juga diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan pengaturan arus lalu lintas selama proses pekerjaan berlangsung.
Apabila diperlukan, rekayasa lalu lintas akan diterapkan agar aktivitas perbaikan tidak mengganggu mobilitas pengguna jalan secara signifikan.
“Kalau diperlukan, akan ada pengaturan arus,” ucap Junaidi.
Sebagai bagian dari pekerjaan, DPUPR juga akan memasang rambu-rambu di sekitar lokasi proyek. Pemasangan rambu bertujuan memberikan peringatan kepada pengendara agar mengurangi kecepatan dan lebih berhati-hati saat melintasi area perbaikan. “Kami juga memasang rambu-rambu,” katanya.
Junaidi menjelaskan, penanganan yang dilakukan bersifat semi permanen dengan fokus memperkuat badan jalan yang amblas.
Nantinya, badan jalan akan diperlebar sehingga memiliki daya dukung yang lebih baik dan lebih aman dilalui kendaraan.
“Ini penanganan tahap awal menstabilkan longsoran agar pekerjaan permanen nantinya dapat dilaksanakan dengan aman,” tegasnya.
Ia berharap langkah tersebut mampu menjaga kelancaran akses transportasi masyarakat, sembari menunggu penanganan permanen yang direncanakan pada tahap berikutnya.
DPUPR juga mengimbau masyarakat mematuhi rambu lalu lintas yang dipasang selama pekerjaan berlangsung serta mengikuti arahan petugas apabila sewaktu-waktu diterapkan pengaturan arus kendaraan.
Dengan dukungan seluruh pihak, proses penanganan diharapkan berjalan lancar sehingga ruas Jalan Poros Pegat Bukur dapat kembali berfungsi secara optimal dan memberikan rasa aman serta nyaman bagi seluruh pengguna jalan.
Sebelumnya, Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menegaskan komitmennya memperjuangkan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur strategis di wilayah pedalaman.
Dua proyek yang menjadi perhatian utama yakni penanganan Jembatan Gunung Sari di Kecamatan Segah serta Jalan Poros Pegat Bukur di Kecamatan Sambaliung.
Menurutnya, kedua infrastruktur tersebut memiliki peran vital sebagai akses utama masyarakat, sehingga perlu segera mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Ia berharap pembahasan anggaran untuk tahun 2027 dapat memasukkan dua proyek tersebut sebagai prioritas utama.
“Jembatan ini satu-satunya akses masyarakat, harus jadi prioritas,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Dedy menyampaikan, DPRD Berau akan mengawal secara serius agar usulan tersebut tidak hanya masuk dalam perencanaan, tetapi juga dapat direalisasikan.
Ia menilai keberadaan jembatan dan jalan yang layak akan sangat berdampak pada mobilitas warga, distribusi barang, hingga pertumbuhan ekonomi wilayah. “Itu akan jadi atensi saya, agar bisa direalisasikan 2027,” tegasnya.
Ia menambahkan, pihak legislatif akan fokus memperjuangkan ketersediaan anggaran agar program tersebut dapat berjalan optimal.
Menurutnya, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi kunci agar kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi dengan baik.
“Kita di dewan fokus memperjuangkan anggarannya,” katanya.
Lebih lanjut, Dedy menilai bahwa waktu penganggaran juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan.
Ia mengingatkan agar proyek besar seperti perbaikan jalan dan jembatan sebaiknya dimasukkan dalam anggaran murni, bukan perubahan.
Menurutnya, jika dipaksakan melalui anggaran perubahan, waktu pelaksanaan yang terbatas berpotensi membuat pekerjaan tidak maksimal, bahkan berisiko terhadap penyerapan anggaran. “Kalau di perubahan waktunya singkat, takutnya tidak maksimal,” jelasnya. (sen/sam)
Editor : Nurismi