BERAU POST – Pemerintah Kabupaten Berau terus berupaya memastikan keberadaan investasi di daerah mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Salah satu langkah yang menjadi perhatian serius adalah memastikan perusahaan benar-benar memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam setiap proses perekrutan.
Meski Berau telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Prioritas Tenaga Kerja Lokal, Pemkab Berau menilai implementasi di lapangan masih membutuhkan komitmen yang lebih kuat dari seluruh pelaku usaha.
Keterbukaan informasi lowongan kerja dinilai menjadi salah satu kunci agar regulasi tersebut berjalan efektif dan tidak hanya menjadi aturan di atas kertas.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau, Anang Saprani, mengatakan, Perda tersebut telah memberikan landasan hukum yang jelas bagi seluruh perusahaan yang beroperasi di Berau.
Oleh karena itu, perusahaan diharapkan tidak hanya mematuhi aturan secara administratif, tetapi juga menunjukkan komitmen nyata dengan membuka proses rekrutmen secara transparan kepada masyarakat.
Menurutnya, masih banyak pencari kerja lokal yang mengaku kesulitan memperoleh informasi mengenai kebutuhan tenaga kerja di berbagai perusahaan.
Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat peluang masyarakat Berau untuk mengisi lowongan pekerjaan belum optimal.
"Perda sudah ada. Tinggal bagaimana perusahaan memahami aturan secara menyeluruh dan benar-benar membuka diri dalam proses perekrutan tenaga kerja. Transparansi menjadi hal yang sangat penting agar masyarakat mengetahui adanya kesempatan kerja," ujarnya.
Anang menjelaskan, keterbukaan informasi rekrutmen akan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh pencari kerja lokal untuk mengikuti proses seleksi sesuai kompetensi yang dimiliki.
Dengan demikian, perusahaan juga dapat memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas tanpa harus selalu mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah.
Ia menegaskan, kewajiban memprioritaskan tenaga kerja lokal berlaku bagi seluruh perusahaan tanpa terkecuali.
Tidak hanya sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit, tetapi juga perusahaan yang bergerak di bidang jasa, perdagangan, konstruksi, perhotelan, restoran hingga sektor usaha lainnya.
"Semua perusahaan memiliki kewajiban yang sama. Ketika mereka berinvestasi di Berau, tentu sudah seharusnya masyarakat lokal juga mendapatkan manfaat melalui kesempatan kerja yang lebih luas," katanya.
Menurut Anang, derasnya arus investasi yang masuk ke Kabupaten Berau seharusnya memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja lokal.
Pertumbuhan dunia usaha harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui terbukanya lapangan pekerjaan.
Karena itu, kepatuhan perusahaan terhadap Perda menjadi indikator penting dalam mengukur sejauh mana investasi mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah.
"Jangan sampai investasi berkembang pesat, tetapi masyarakat lokal justru belum mendapatkan ruang yang cukup untuk bekerja. Itu sebabnya implementasi Perda ini harus benar-benar dijalankan secara konsisten," tegasnya.
Meski demikian, Disnakertrans Berau mengakui masih menghadapi tantangan dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perda tersebut.
Hingga saat ini, pihaknya belum memiliki data yang sepenuhnya rinci mengenai jumlah tenaga kerja lokal yang terserap di masing-masing perusahaan.
Keterbatasan data tersebut menjadi salah satu kendala dalam mengukur efektivitas kebijakan prioritas tenaga kerja lokal secara menyeluruh.
Oleh sebab itu, Disnakertrans berencana memperkuat koordinasi dengan perusahaan agar pelaporan terkait komposisi tenaga kerja dapat dilakukan secara lebih terstruktur.
"Kami memang belum memiliki data yang lengkap mengenai tingkat penyerapan tenaga kerja lokal di setiap perusahaan. Ke depan, ini akan menjadi perhatian kami agar proses monitoring dan evaluasi bisa dilakukan lebih maksimal," jelasnya.
Anang menambahkan, saat ini masyarakat Berau telah bekerja di berbagai sektor usaha dengan latar belakang keahlian yang beragam.
Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber daya manusia lokal memiliki potensi yang mampu bersaing apabila diberikan kesempatan yang sama.
Oleh karena itu, Disnakertrans akan terus mendorong perusahaan untuk memperluas akses rekrutmen dan menyampaikan informasi lowongan kerja secara terbuka melalui berbagai saluran resmi.
Selain mempermudah pencari kerja, langkah tersebut juga dinilai dapat menciptakan proses seleksi yang lebih objektif dan transparan.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pelatihan kerja dan peningkatan kompetensi.
Langkah ini dilakukan agar tenaga kerja lokal semakin siap memenuhi kebutuhan industri yang terus berkembang di Kabupaten Berau.
"Kami berharap semakin banyak perusahaan yang mengumumkan lowongan pekerjaan secara terbuka dan memprioritaskan tenaga kerja lokal sesuai kompetensi yang dibutuhkan. Dengan begitu, masyarakat Berau memiliki peluang yang lebih besar untuk bekerja dan merasakan langsung manfaat dari pertumbuhan investasi di daerahnya sendiri," pungkasnya
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Berau, Thamrin, mengaku bahwa terkait dengan tenagakerja lokal memang harus terus diperhatikan demi menjaga para pendapatan mereka. “Iya ini (pencari kerja, red) memang harus terus diperhatikan,” tuturnya.
Menurut dia, Job Fair juga adalah salah satu langkah yang sangat baik untuk menekan angka pengangguran di Berau secara nyata.
Sehingga, ia berharap agar hal tersebut bisa terus dilakukan agak para pencari kerja bisa tersaring. “Kami sangat setuju adanya kegiatan job fair karena itu bisa mempertemukan antara pencari kerja dan perusahaan,” tutupnya. (aky/sam)
Editor : Nurismi