BERAU POST – Di tengah proyeksi penurunan APBD Kabupaten Berau pada 2027, Pemerintah Kabupaten Berau memastikan keberadaan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap aman.
Hingga kini katanya, belum ada rencana untuk menghentikan atau memutus hubungan kerja para pegawai tersebut.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said, mengatakan, penyesuaian anggaran memang akan dilakukan seiring berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Namun, kondisi tersebut dipastikan tidak akan berdampak pada keberlangsungan tenaga PPPK yang saat ini telah diangkat oleh pemerintah daerah.
“Kalau untuk efisiensi anggaran pasti dilakukan, karena menyesuaikan dengan dana transfer yang diberikan pemerintah pusat,” ujarnya, belum lama ini.
Meski begitu, ia menegaskan hingga saat ini belum ada kebijakan maupun rencana untuk melakukan pemberhentian tenaga PPPK.
Klaimnya, kemampuan keuangan daerah masih mencukupi untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada para pegawai tersebut.
“Komitmen kita sampai saat ini tidak akan melakukan pemberhentian atau pemutusan tenaga PPPK. Belum ada rencana seperti itu, dan secara ketersediaan anggaran kita masih sanggup,” aku Said.
Selain memastikan keberlanjutan PPPK, Pemkab Berau juga berupaya mempertahankan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN).
Disebutnya, besaran TPP tetap akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Namun, pemerintah daerah tetap berupaya agar tidak terjadi pemotongan.
Menurutnya, komitmen tersebut sejalan dengan kebijakan Bupati Berau yang hingga saat ini masih berupaya mempertahankan TPP ASN di tengah kondisi fiskal yang mengalami penurunan.
“Kalau TPP ASN itu kita menyesuaikan saja, tapi sebagaimana komitmen Bupati Berau untuk tidak melakukan pemotongan, ya kita berharap seperti itu, tidak ada pemotongan TPP,” tegasnya.
Di sisi lain, dirinya mengaku penurunan APBD akan berpengaruh terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah.
Karena itu, pemerintah daerah akan lebih selektif dalam menyusun program dan kegiatan pada APBD 2027 agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.
Ia menyebut, pembangunan fisik menjadi salah satu sektor yang diperkirakan akan merasakan dampak dari menurunnya kemampuan fiskal daerah. “Pasti ada pengaruhnya, terutama pada kegiatan pembangunan fisik,” ujarnya.
APBD Kabupaten Berau tercatat mencapai Rp 5,25 triliun pada 2025. Angka tersebut kemudian turun menjadi sekitar Rp 3,4 triliun pada 2026. Tren penurunan itu diperkirakan masih akan berlanjut pada 2027.
Kondisi tersebut dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat yang menurunkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD). Berkurangnya dana transfer berdampak langsung terhadap ruang fiskal pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan.
Namun begitu, Pemkab Berau memastikan tetap berupaya menjaga keberlangsungan program prioritas, termasuk memenuhi kewajiban terhadap tenaga PPPK dan mempertahankan kesejahteraan ASN sesuai kemampuan keuangan daerah.
Pada saat yang sama, penyusunan program tahun anggaran 2027 akan dilakukan lebih selektif, agar pelaksanaan pembangunan tetap berjalan dengan menyesuaikan kondisi fiskal yang ada.
Sebelumnya, Bupati Berau, Sri Juniarsih, menegaskan hingga kini pemerintah daerah belum menerima informasi resmi terkait kebijakan tersebut dan menilai keberadaan PPPK paruh waktu masih sangat dibutuhkan dalam mendukung jalannya pemerintahan.
Menurut Sri Juniarsih, status PPPK paruh waktu saat ini merupakan bagian dari proses penataan tenaga kerja yang sebelumnya berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT).
Ia menilai, perubahan status tersebut tidak serta-merta bisa diikuti dengan kebijakan pemberhentian secara cepat.
“Tidak semudah itu kita memberhentikan orang. Mereka masih berproses, dan di sisi lain kita juga masih membutuhkan tenaga mereka,” ujarnya.
Tenaga PPPK paruh waktu saat ini tersebar di berbagai OPD untuk mengisi sejumlah fungsi yang selama ini dijalankan oleh PTT.
Jika tenaga tersebut dihentikan, pemerintah daerah justru berpotensi mengalami kekosongan tenaga pada sejumlah sektor layanan publik. “Kalau mereka tidak bekerja, siapa yang akan melaksanakan tugas-tugas itu?” katanya. (aja/sam)
Editor : Nurismi