BERAU POST – Potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata bahari di Berau dinilai masih sangat besar.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah aktivitas kapal wisata SeaiSee yang menawarkan paket pelayaran mewah di kawasan perairan Berau, hingga Kepulauan Derawan dengan nilai transaksi mencapai miliaran rupiah dalam setiap perjalanan.
Berdasarkan penelusuran pada laman penjualan paket wisata daring LiveAboard.com, SeaiSee menawarkan berbagai paket pelayaran dengan mata uang Euro.
Untuk rute Tarakan–Tarakan selama tujuh hari enam malam, harga yang ditawarkan mencapai 3.019 euro per orang atau sekitar Rp 62 juta.
Sementara itu, paket pelayaran rute Tarakan–Manado selama sembilan hari delapan malam dijual seharga 4.025 euro atau sekitar Rp 82,7 juta per penumpang.
Kapal tersebut memiliki kapasitas hingga 21 tamu dalam satu kali perjalanan. Dengan asumsi seluruh kursi terisi, omzet bruto yang diperoleh dalam satu trip diperkirakan berkisar antara Rp 1,3 miliar hingga Rp 1,7 miliar, bergantung pada rute yang dipilih wisatawan.
Data pada laman pemesanan juga menunjukkan bahwa selama Juli terdapat tiga jadwal pelayaran, yakni pada 8 Juli, 16 Juli, serta 24 Juli untuk rute Tarakan–Manado. Setelah itu, kapal dijadwalkan membuka pelayaran ke kawasan Laut Banda.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau, Yudha Budasantosa, menilai besarnya perputaran ekonomi dari aktivitas kapal wisata tersebut perlu diimbangi dengan mekanisme yang mampu memberikan manfaat bagi daerah.
Namun, upaya tersebut tidak dapat dilakukan secara sepihak karena kewenangan pengelolaan wilayah laut berada di pemerintah provinsi.
Menurutnya, Pemerintah Berau perlu membangun kolaborasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalimantan Timur, agar dapat mencari formulasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. “Harus bekerja sama dengan DKP Kaltim, karena kami tidak bisa menabrak regulasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keterbatasan kewenangan menjadi tantangan utama dalam mengoptimalkan potensi penerimaan daerah dari aktivitas wisata bahari.
Karena itu, pembahasan lintas instansi dinilai menjadi langkah yang harus segera dilakukan, agar seluruh pihak memiliki kesamaan pandangan mengenai tata kelola wisata di wilayah laut.
“Kewenangan laut ada di provinsi, itu yang menjadi sulit,” katanya.
Yudha mengatakan, pihaknya berencana mengusulkan pertemuan bersama pemerintah provinsi untuk membahas langkah strategis ke depan, termasuk mencari skema yang memungkinkan daerah memperoleh manfaat ekonomi tanpa bertentangan dengan regulasi yang berlaku. “Nanti kita minta rapat, ke depannya harus bagaimana,” tuturnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah juga ingin mengetahui lebih jauh mekanisme operasional kapal wisata yang memperoleh pendapatan besar dari aktivitas pelayaran di kawasan Berau. “Keuntungannya besar, tetapi belum ada dampak kepada daerah,” tegasnya.
Besarnya nilai transaksi tersebut dinilai menunjukkan tingginya daya tarik wisata bahari di Berau, khususnya kawasan Kepulauan Derawan yang telah lama menjadi destinasi unggulan wisata selam dan bahari Indonesia.
Kondisi ini sekaligus memperlihatkan adanya peluang besar bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD.
Meski demikian, Disbudpar Berau menegaskan bahwa langkah untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi tersebut harus ditempuh melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai pemegang kewenangan pengelolaan wilayah laut.
Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan dapat dirumuskan kebijakan yang mampu menjaga iklim investasi pariwisata, sekaligus memastikan aktivitas wisata bernilai tinggi turut memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan dan perekonomian Berau.
Sebelumnya, insiden kandasnya kapal wisata jenis Live on Board (LOB) di perairan Maratua yang diduga menyebabkan kerusakan terumbu karang mendapat perhatian dari DPRD Berau.
Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menegaskan bahwa selain proses hukum yang tengah berjalan, tanggung jawab terhadap pemulihan lingkungan juga harus menjadi prioritas.
Menurutnya, apabila hasil penyelidikan menemukan adanya unsur pidana, maka proses penegakan hukum harus tetap dilanjutkan.
Namun di sisi lain, pelaku juga harus bertanggung jawab atas kerusakan ekosistem laut yang ditimbulkan akibat insiden tersebut. “Kalau memang ada potensi pidana ya dilanjutkan terus,” ujarnya.
Sumadi menilai, kerusakan pada gugusan terumbu karang tidak bisa hanya berhenti pada pembahasan aspek hukum.
Upaya rehabilitasi maupun kompensasi terhadap kerusakan lingkungan harus menjadi bagian dari tanggung jawab pihak yang menyebabkan insiden tersebut. “Yang rusak harus diperbaiki,” tegasnya.
Ia menambahkan, beban pemulihan kawasan perairan yang terdampak tidak semestinya dibebankan kepada pemerintah ataupun masyarakat.
Menurutnya, pihak yang terbukti lalai harus menanggung biaya perbaikan agar kondisi ekosistem laut dapat kembali pulih. “Perlu menjadi tanggung jawab pelaku,” tandasnya.
Selain itu, Sumadi juga menyoroti pentingnya penguatan koordinasi bagi kapal-kapal wisata yang memasuki kawasan perairan Berau.
Meskipun izin pelayaran diterbitkan pemerintah pusat, ia menilai operator kapal tetap perlu melibatkan unsur pemerintah dan aparat di daerah.
Menurutnya, setiap kapal yang akan memasuki kawasan wisata bahari sebaiknya terlebih dahulu berkoordinasi dengan aparatur kecamatan, kepolisian setempat, maupun pihak terkait lainnya.
Langkah tersebut dinilai penting agar kapal dapat memperoleh pendampingan maupun informasi mengenai jalur pelayaran yang aman. “Libatkan juga orang lokal,” katanya.
Dengan adanya koordinasi tersebut, kapal diharapkan dapat menghindari kawasan perairan dangkal yang memiliki kekayaan ekosistem bawah laut.
Sumadi berharap insiden kapal kandas yang berpotensi merusak terumbu karang di Maratua tidak kembali terjadi, sehingga kelestarian kawasan konservasi dan daya tarik wisata bahari Berau tetap terjaga. (sen/sam)
Editor : Nurismi