BERAU POST - Wacana bantuan perluasan lahan perkebunan kelapa dalam dan kakao seluas 200 hektare dari pemerintah pusat untuk petani di Berau hingga kini masih belum terealisasi.
Namun, proses pengusulan program tersebut disebut tetap berjalan dan terus dikawal oleh Pemerintah Kabupaten Berau.
Plt Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Berau, Lita Handini, memastikan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Seperti tahapan administrasi yang menjadi syarat utama pencairan program itu juga tengah dipercepat penyelesaiannya.
Dijelaskan, program perluasan lahan kakao dan kelapa dalam tersebut tetap menjadi prioritas dan diupayakan dapat direalisasikan melalui APBD Perubahan.
Menurutnya, upaya percepatan ini tidak terlepas dari dorongan Bupati Berau, Sri Juniarsih yang sebelumnya telah kembali menyampaikan dan menegaskan komitmen tersebut kepada Menteri Pertanian dalam pertemuan di Jakarta beberapa waktu lalu.
Pihaknya pun terus menjalin komunikasi intensif dengan Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian agar pengusulan dapat segera diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
Diakunya, pada perencanaan awal bantuan tersebut sebenarnya telah diusulkan untuk masuk dalam APBD 2026.
Namun, berdasarkan hasil koordinasi, terjadi perubahan skema sehingga alokasi program diarahkan untuk dimasukkan dalam anggaran perubahan tahun berjalan.
“Dari hasil pertemuan terakhir, usulan kita dialokasikan pada anggaran perubahan. Data penerima juga sudah kami sampaikan, termasuk kelompok tani yang akan menerima manfaat,” ujarnya.
Saat ini, Disbun Berau masih fokus menuntaskan tahapan administrasi di tingkat daerah sebagai salah satu syarat utama pelaksanaan program.
Salah satunya pemutakhiran data kelompok tani, serta penyusunan proposal teknis dari calon penerima manfaat.
Kelengkapan dokumen tersebut menjadi kunci agar penyaluran bantuan dapat berjalan tanpa hambatan di tahap berikutnya. Karena itu, pihaknya memastikan seluruh persyaratan administrasi dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Yang kami kejar saat ini adalah penyelesaian administrasi, termasuk daftar nama anggota kelompok tani dan proposal pendukung. Itu sedang kami rampungkan,” katanya.
Sebelumnya, Bupati Berau, Sri Juniarsih, aktif menyampaikan aspirasi daerah kepada Pemerintah Pusat. Ditegaskan bahwa Berau memiliki potensi kakao unggulan yang telah dikenal luas, namun masih terkendala kapasitas produksi.
“Berau memiliki cokelat berkualitas, tetapi produksi kami masih terbatas,” ujarnya.
Keluhan tersebut direspons dengan memberikan dukungan konkret berupa bantuan bibit melalui Kementerian Pertanian.
Berau akan mendapatkan alokasi bantuan masing-masing 200 hektare bibit kakao dan 200 hektare bibit kelapa, dua kali lipat dari usulan awal.
Dukungan tersebut dinilai strategis untuk memperkuat sektor pertanian dan mendorong hilirisasi komoditas unggulan di Berau.
Bantuan tersebut sejalan dengan langkah Pemerintah Kabupaten Berau, yang telah menetapkan sejumlah desa sebagai sentra pengolahan kakao.
Dengan penguatan dari hulu hingga hilir, sektor pertanian diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa. (aja/sam)
Editor : Nurismi