BERAU POST – Asosiasi Resor Maratua dan Berau Divers menyampaikan kekecewaan, sekaligus sejumlah tuntutan kepada pihak berwenang agar peristiwa rusaknya terumbu karang di kawasan Chanel Point Schooling Baracuda tidak kembali terulang.
Ketua Asosiasi Resor Maratua, Eeng, menyatakan pihaknya menolak keberadaan kapal LOB yang beroperasi secara bebas di perairan Maratua dan sekitarnya apabila tidak disertai aturan, pengawasan, serta kewajiban yang setara dengan pelaku usaha wisata darat.
Menurutnya, selama ini pengelola resor harus melalui proses perizinan yang panjang, kompleks, dan membutuhkan biaya besar sebelum dapat beroperasi.
Berbagai izin mulai dari Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPR Laut), izin pemanfaatan ruang pesisir, PKKPR darat hingga izin wisata tirta wajib dipenuhi.
“Kami melalui proses perizinan yang panjang dan tidak mudah,” ujarnya belum lama ini.
Eeng menilai keberadaan kapal LOB yang terus bertambah tanpa pembatasan berpotensi menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.
Kapal-kapal tersebut menawarkan paket menginap dan penyelaman dengan harga kompetitif, sementara investasi yang mereka keluarkan dinilai jauh lebih kecil dibanding resor yang beroperasi di pulau. “Ini menimbulkan ketidakadilan dalam berusaha,” katanya.
Ia juga menyoroti minimnya kewajiban yang harus dipenuhi operator kapal dibanding pelaku usaha resor.
Menurutnya, kapal LOB dapat keluar masuk kawasan wisata tanpa kewajiban pelaporan kepada pemerintah daerah maupun instansi terkait, sementara resor harus memenuhi berbagai kewajiban administrasi dan kontribusi.
Selain persoalan persaingan usaha, Eeng mengaku kecewa karena selama bertahun-tahun pelaku resor ikut berkontribusi dalam menjaga dan merehabilitasi terumbu karang di Maratua.
Upaya konservasi yang dilakukan secara mandiri dinilai berisiko sia-sia apabila tidak diimbangi pengawasan terhadap aktivitas kapal wisata.
“Kami menjaga terumbu karang dengan susah payah,” tegasnya.
Menurutnya, Maratua memiliki posisi strategis karena berstatus sebagai Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) sekaligus bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Derawan dan sekitarnya.
Status tersebut menjadikan Maratua sebagai destinasi wisata premium yang harus dijaga kualitas lingkungan dan tata kelolanya.
“Jangan sampai kawasan premium ini kehilangan nilai karena lemahnya pengawasan,” ucapnya.
Meski demikian, Eeng menegaskan pihaknya tidak sepenuhnya menolak keberadaan kapal LOB. Yang diharapkan adalah adanya kesetaraan hak dan kewajiban antar pelaku usaha wisata, termasuk kontribusi terhadap masyarakat lokal, kegiatan konservasi serta dukungan terhadap pendapatan daerah.
“Kami hanya meminta perlakuan yang setara,” katanya.
Sikap serupa juga disampaikan Ketua Berau Divers, Fitriani Murasaki. Ia menilai insiden kapal kandas yang diduga merusak terumbu karang harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas wisata bahari di kawasan konservasi Maratua.
Menurutnya, terumbu karang merupakan aset utama pariwisata bahari Berau, sekaligus habitat penting bagi berbagai jenis biota laut. Kerusakan yang terjadi tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat.
“Pemulihan terumbu karang bisa memakan waktu puluhan tahun,” ujarnya.
Melalui pernyataan resmi, Berau Divers mendesak investigasi menyeluruh yang dilakukan secara transparan, penegakan regulasi sesuai ketentuan yang berlaku, serta tanggung jawab penuh terhadap pemulihan ekosistem yang terdampak.
Selain itu, komunitas penyelam tersebut juga meminta percepatan penetapan alur navigasi khusus dan pemasangan mooring buoy atau penanda tambat kapal di kawasan konservasi, guna mengurangi risiko kecelakaan pelayaran.
Berau Divers juga mendorong kewajiban penggunaan juru batu atau pemandu lokal, yang memahami karakteristik perairan setempat untuk mendampingi kapal yang beroperasi di kawasan Maratua.
“Kami membutuhkan langkah konkret demi keselamatan laut,” tegas Fitriani.
Tidak hanya itu, mereka turut mengusulkan pembatasan kuota penyelam harian di lokasi penyelaman Channel atau Big Fish Country yang dikenal sebagai salah satu spot selam terbaik dunia.
Pengawasan terhadap penerapan kode etik penyelaman juga dinilai perlu diperketat, guna menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi gangguan terhadap biota laut.
Di sisi lain, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau, Yudha Budisantosa, mengatakan pemerintah daerah akan berupaya mendorong adanya kerja sama yang lebih jelas antara operator kapal wisata dengan masyarakat setempat.
Ia mengungkapkan, sebelum insiden terjadi, pihaknya sempat berkomunikasi dengan operator kapal dan memperoleh informasi bahwa mereka telah menggunakan pemandu lokal dalam aktivitas wisata di Maratua. “Waktu itu memang sudah ada komunikasi dan kerja sama,” ujarnya.
Yudha mengatakan, pihaknya juga tengah mendorong pembentukan aturan di tingkat, kampung agar hubungan kerja sama antara operator wisata dan masyarakat lokal memiliki dasar yang lebih jelas.
Terkait tuntutan yang disampaikan Berau Divers, Yudha menyatakan sebagian besar usulan tersebut sejalan dengan keinginan pemerintah daerah untuk menjaga keberlanjutan pariwisata dan kelestarian lingkungan di Maratua. “Kami akan menyuarakan aspirasi itu kepada DKP Kaltim,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan kewenangan pengawasan kawasan konservasi dan aktivitas pelayaran berada pada instansi terkait di tingkat provinsi maupun pemerintah pusat.
Pemerintah Kabupaten Berau lanjutnya, akan mengambil peran sesuai tugas dan kewenangan yang dimiliki, termasuk mendorong penguatan perlindungan terumbu karang agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. (sen/sam)
Editor : Nurismi