BERAU POST – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Berau tahun ini dipastikan belum dapat direalisasikan. Keterbatasan anggaran membuat pembangunan fasilitas pendidikan tersebut harus ditunda.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Berau, Iswahyudi, mengatakan, tahun ini belum ada pembangunan fisik Sekolah Rakyat di daerah tersebut.
Pemerintah hanya bisa melaksanakan pembangunan akses jalan menuju lokasi yang telah disiapkan di wilayah Kecamatan Gunung Tabur.
“Untuk pembangunan Sekolah Rakyat tahun ini memang belum bisa direalisasikan di Berau karena adanya efisiensi anggaran,” ungkapnya kepada Berau Post, Selasa (8/6).
Adapun program Sekolah Rakyat tetap memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Berau, untuk memperoleh pendidikan melalui fasilitas yang telah tersedia di daerah lain.
Tahun ini, Pemkab Berau akan mengirim tujuh peserta didik untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat yang berada di Samarinda. Jumlah tersebut memang lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 11 pelajar saja.
“Tahun ini memang lebih sedikit dari tahun lalu. Kalau tahun sebelumnya ada sebelas orang yang dikirim,” jelas Iswahyudi.
Bebernya, tantangan terbesar dalam pelaksanaan program tersebut adalah mendapatkan persetujuan dari orangtua calon peserta didik.
Sebab, sistem pendidikan Sekolah Rakyat mengharuskan siswa tinggal di lingkungan sekolah atau asrama yang lokasinya jauh dari keluarga.
Kondisi tersebut kerap menjadi pertimbangan serius bagi orangtua, terutama bagi anak-anak yang masih berada di jenjang SD.
“Kalau anak SD harus jauh dari orangtua tentu tidak mudah. Bahkan untuk tingkat SMA pun tidak semua orangtua siap melepas anaknya untuk tinggal jauh dari rumah,” katanya.
Selain itu, proses adaptasi peserta didik juga menjadi kendala. Salah satunya dialami seorang siswa sekolah dasar yang mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru.
“Pernah ada satu kasus, anak SD yang tidak mau sekolah dan lebih banyak mengurung diri di kamar. Ini menjadi perhatian karena setiap anak memiliki kesiapan yang berbeda saat harus jauh dari keluarga,” ujarnya.
Namun, program Sekolah Rakyat tetap menjadi salah satu alternatif pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang ingin memperoleh akses pendidikan yang lebih baik.
Seluruh kebutuhan peserta didik yang diterima dalam program tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat.
“Biayanya 100 persen dari pemerintah pusat. Jadi mulai dari pendidikan, tempat tinggal hingga kebutuhan penunjang lainnya sudah disiapkan,” terang Iswahyudi.
Adapun tujuh calon peserta didik yang diusulkan berangkat tahun ini berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP dan SMA.
Pihaknya berharap seluruh peserta yang nantinya diterima dapat beradaptasi dengan baik dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka.
Diberitakan sebelumnya, Pemkab Berau menyatakan kesiapan lahan seluas lima hektare untuk program Sekolah Rakyat milik Kementerian Sosial.
Lahan yang berlokasi di Kecamatan Gunung Tabur ini bakal dipinjam pakai sebagai lokasi pembangunan sekolah dan fasilitas penunjang lainnya.
Asisten I Setkab Berau, Hendratno, menyampaikan, tujuan utama pendirian Sekolah Rakyatadalah untuk memutus rantai kemiskinan dengan memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
"Sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas hidup dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat," tegasnya.
Hendratno memastikan Pemkab Berau akan terus berkoordinasi dengan Kemensos dan instansi terkait untuk menuntaskan persyaratan administrasi dan teknis. (aja/sam)
Editor : Nurismi